Pemerintah Diminta Tak Cawe-cawe Urusan Saham Cemex

Jakarta - Pemerintah diminta tidak memberikan fasilitas khusus bagi perusahaan dalam negeri yang ingin membeli 25,53 persen saham Cemex Asia Holdings di PT Semen Gresik. "Bola ditangan Cemex karena dia yang punya saham. Good option-nya, pemerintah nggak usah ikut-ikutan," tegas anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H. Wibowo dalam diskusi di sebuah restoran di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2006)."Saya setuju pembelinya investor lokal entah swasta atau BUMN. Bagi perusahaan swasta, saya usul tidak perlu diberi fasiliasi oleh pemerintah karena pembeliannya ini bersifat B to B," tambahnya. Di tempat terpisah, Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak akan turut campur soal penjualan saham Cemex itu. "Karena ini sahamnya Cemex, maka yang menilai layak tidaknya adalah Cemex. Bukan kita," tegasnya. Yang pasti, lanjut Wapres, Meneg BUMN Sugiharto akan meminta investor lokal yang beli. "Itu B to b. Tidak ada urusan dengan pemerintah berapa harganya," cetusnya.Drajad mencontohkan bentuk fasilitas untuk perusahaan adalah terkait dana untuk pembelian saham. "Misalnya perusahaan tersebut tidak punya dana US$ 500 juta, lalu pemerintah mendorong agar BRI atau BNI memberikan pinjaman yang dijamin pemerintah. Ini telah terjadi penyalahgunaan menggunakan dana negara," ujar Dradjad."Itu sama seperti fasilitas penurunan bea masuk untuk bahan material perusahan tersebut, yang terjadi halnya dengan fasilitas yang diterima daihatsu dari menteri keuangan itu abuse of power," gugat Drajad.Staf ahli Meneg BUMN Aries Mufthi menambahkan, urusan menjual saham sepenuhnya hak Cemex. Pemerintah hanya menjaga agar mekanisme pasar melalui pasar modal dan UU PT diikuti. (qom/)