Jakarta -
Indonesia dalam gelaran G20 di Glasgow lalu dipaksa menandatangani perjanjian supply chain oleh negara lain. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak menandatangani perjanjian tersebut yang berhubungan dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk 'Peranan BUMN dalam Hilirisasi Hasil-hasil Inovasi Teknologi' di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sabtu 11 Desember 2021 pekan lalu.
"Kemarin semua negara karena tahu Indonesia ini kaya sumber daya alam, di G20 kita dipaksa menandatangani supply chain agreement. Terima kasih kepada Bapak Presiden beliau menolak, dan kami menteri-menteri pun mendukung untuk menolak," ujar Erick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan saat ini sudah bukan masanya lagi Indonesia melepaskan kekayaan sumber daya alamnya kepada asing. Menurutnya, sumber daya alam yang melimpah ini harus digunakan untuk pertumbuhan Indonesia.
"Ini bukan era-nya lagi kita melepas sumber daya alam kita di pakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Sudah waktunya sumber daya alam kita harus dipakai untuk pertumbuhan bangsa kita," ujarnya.
Erick sebelumnya sudah mengungkapkan hal tersebut, yang mana Indonesia mendapat tekanan harus mengirim sebanyak-banyaknya hasil tambang ke negara lain.
"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chain. Kenapa? Salah satunya kita ditekan bahwa industri pertambangan kita harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," kata Erick pada kesempatan lain.
Padahal saat ini pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk digunakan demi mendongkrak perekonomian nasional.
"Jadi apa bedanya, waktu zaman dulu VOC datang ke sini mencari pala dan rempah. Hari ini juga sama sumber daya alam kita harus dibuka. Tentu kita tidak sepakat dan tidak mau sumber daya alam kita untuk bangsa lain," jelas Erick.
Dia menambahkan Indonesia bukanlah negara yang anti asing. Namun langkah ini dinilai wajar karena penggunaan sumber daya alam demi memajukan negara. Erick mengungkapkan saat ini sudah waktunya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia.
"Ekonomi dunia jadi bagian pertumbuhan kita, bukan di balik, kita hanya dijadikan sapi perah saja," jelas dia.
Dia juga memaparkan kebijakan Presiden Jokowi terkait pelarangan ekspor nikel adalah langkah yang tepat. Apalagi dengan kebijakan pemrosesan hasil tambang misalnya sampai menjadi baterai listrik. Hal tersebut akan menciptakan turunan berupa kawasan industri hijau di Batam dan tempat lain untuk penciptaan lapangan kerja.
"Karena kalau cuma tambang (yang dikirim) berapa banyak sih pekerjaannya. Begitu diturunkan harus dibuat di sini-di situ yang menjadi keberpihakan dengan investasi," tambah dia.
.webp)
