Harga Minyak Goreng Masih Mahal, DPR Sentil Mendag

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 26 Des 2021 14:59 WIB
Meredam Gejolak Harga Minyak Goreng
Foto: detik
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak Kementerian Perdagangan untuk bergerak lebih cepat dan strategis dalam mengelola masalah lonjakan harga minyak goreng yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan pantauannya, harga minyak goreng masih berkisar di level Rp18.000 sampai di atas Rp 20.000 per liter.

Mufti mengatakan, selain tak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 11.000 per liter, kondisi harga migor saat ini juga belum sesuai dengan janji Menteri Perdagangan yang bakal membikin harga Rp 14.000 per liter terutama di gerai-gerai pasar modern dan supermarket.

"Mendag pernah bilang harga minyak goreng akan Rp14.000 per liter di pasar modern, di supermarket. Tapi saya cek, di Pasuruan, di Surabaya, rata-rata masih berkisar Rp 20.000 per liter dalam berbagai merek," ujar Mufti, Sabtu (25/12/2021).

"Ini menyusahkan pelaku usaha, padahal akhir tahun ini ada momentum pemulihan ekonomi. Sayang sekali momentum baik tersebut bisa-bisa gagal dinikmati UMKM karena kegagalan Kemendag melakukan stabilisasi harga migor," imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mufti memaparkan, berbagai merek minyak goreng masih menawarkan harga di atas Rp20.000 per liter. Padahal, Mendag M. Lutfi pernah berjanji akan menggelontor belasan juta liter migor seharga Rp14.000 per liter terutama di pasar-pasar modern.

"Banyak pelaku UMKM yang komplain karena harga migor ini sudah berbulan-bulan mahal. Mereka bertanya bagaimana kerja Mendag, kok begini-begini saja di lapangan tidak ada perubahan," tutur politisi dari dapil Pasuruan-Probolinggo tersebut.

Dengan harga migor yang mahal, lanjut dia, membuat UMKM terjepit. Mau menaikkan harga jual tidak mungkin karena akan ditinggal pembeli. Padahal ongkos produksi naik berlipat-lipat.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Mufti berharap ada antisipasi dan analisis yang tepat dari Kementerian Perdagangan dalam mengelola harga kebutuhan pokok. Seharusnnya Kemendag sudah mengatur manajemen pasokan agar harga tidak melambung. Analisis-analisis seperti ini perlu dilakukan mendetil agar tidak merugikan masyarakat, tidak membuat biaya yang dibutuhkan rakyat untuk kebutuhan pangannya semakin tinggi.

"Sekarang kalau harga sudah naik, apa yang bisa dilakukan Kemendag? Operasi pasar? Tidak cukup duitnya untuk mempengaruhi harga se-Indonesia," tegas Mufti.

"Soal minyak goreng, kami melihat respons Kemendag sangat lambat, karena kenaikan harga sudah berlangsung sejak berbulan-bulan lalu; meski memang kenaikan migor ini terkait kenaikan harga CPO sebagai bahan baku utama migor," tuturnya.

Mufti meminta Kemendag bergerak cepat melakukan operasi pasar dengan sistem pensasaran yang tepat. Operasi pasar sebatas membantu, karena untuk stabilisasi harga tidak akan bisa mengingat kemampuan operasi pasar pemerintah juga terbatas. Sehingga targeting system-nya harus bagus.

"Kemendag juga harus memiliki skema antisipasi yang baik dengan mengamati tren CPO dunia. Misalnya, saat ini banyak pakar menyebut harga CPO bakal terus melambung hingga triwulan II/2022 berkaitan dengan musim. Maka perlu antisipasi. Gawat kalau harga migor terus melonjak sampai tahun depan. Pedagang makanan bisa gulung tikar, di sisi lain rakyat kecil kesusahan mengolah bahan pangan dengan murah," pungkasnya.

(hal/dna)