Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan hingga saat ini Perum Bulog memiliki utang sebesar Rp 13 triliun. Utang itu dimiliki dari pengadaan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP yang hingga saat ini mencapai 1,2 juta ton.
"Utang kita ini Rp 13 triliun, Rp 13 triliun itu di mana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Di mana, di kala sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan. Ini memang harus segera dibayarkan, kalau tidak Bulog rugi, makin lama dibayar, bunga makin bertambah," katanya dalam konferensi pers di kantor Perum Bulog, Selasa (28/12/2021).
Lebih lanjut, Buwas menyatakan sebenarnya utang Bulog bisa ditekan hingga Rp 9 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap ke depan ada kepastian. Kalau tadi kebutuhan CBP 800 sampai 850 ribu ton per tahun kalau dengan itu utang kita bisa berkurang Rp 9 triliun. Maka harapannya regulasi yang berubah," ucapnya.
Selain itu, menurut Buwas seharusnya pemerintah bisa langsung melakukan pembayaran kepada Bulog, apabila pengadaan CBP dari petani sudah dilakukan. Buwas mengaku saat ini pemerintah akan membayar jika beras itu sudah tersalurkan.
"Seyogyanya setelah kita mengadakan 1 juta, itu diaudit oleh BPK, 1 juta dengan kualitasnya yang sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam UU pemerintah. Begitu selesai, pemerintah langsung membayar jumlah 1 juta ton, harus dibayar. Jadi Bulog tidak ada utang, tidak ada bunga," ucapnya.
Nah jika langsung dibayar oleh pemerintah, Buwas mengatakan Bulog tinggal membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi dalam penyaluran beras hingga perawatan beras. Jadi utang tidak menumpuk.
"Ini yang sedang saya sampaikan ke pemerintah, harus ada perubahan regulasi, agar Bulog tak seperti sekarang, berbulan-bulan terikat utang," tutupnya.
Bakal tambah utang lagi. Klik halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Tekan Angka Stunting, Bulog Sebar 3.000 Paket Makanan di Sukabumi