.webp)
Perum Bulog ternyata memiliki utang sebesar Rp 13 triliun. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas mengatakan utang itu dipicu dari pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hingga saat ini mencapai 1,2 juta ton.
Buwas mengungkap sebanyak 1,2 juta ton itu merupakan penyerapan beras petani di Bulog hingga minggu ketiga Desember 2021.
"Utang kita ini Rp 13 triliun, Rp 13 triliun itu di mana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Di mana, di kala sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan. Ini memang harus segera dibayarkan, kalau tidak Bulog rugi, makin lama dibayar, bunga makin bertambah," katanya dalam konferensi pers di kantor Perum Bulog, Selasa (28/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Buwas, utang itu mestinya bisa ditekan. Salah satunya, jika pembayaran pengadaan CBP dibayar langsung oleh pemerintah. Sementara saat ini, pemerintah akan membayar dana pengadaan CBP setelah berasnya tersalurkan.
"Kita berharap ke depan ada kepastian. Kalau tadi kebutuhan CBP 800 sampai 850 ribu ton per tahun kalau dengan itu utang kita bisa berkurang Rp 9 triliun. Maka harapannya regulasi yang berubah," ucapnya.
"Seyogyanya setelah kita mengadakan 1 juta, itu diaudit oleh BPK, 1 juta dengan kualitasnya yang sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam UU pemerintah. Begitu selesai, pemerintah langsung membayar jumlah 1 juta ton, harus dibayar. Jadi Bulog tidak ada utang, tidak ada bunga," tambahnya.
Jika langsung dibayar, maka Bulog tinggal menyediakan dana untuk kebutuhan transportasi distribusi beras hingga perawatan berasnya. Dengan begitu utang Bulog tidak menumpuk. "Ini yang sedang saya sampaikan ke pemerintah, harus ada perubahan regulasi, agar Bulog tak seperti sekarang, berbulan-bulan terikat utang," ujarnya.
Simak video 'Airlangga Ungkap Tantangan Besar Pemulihan Ekonomi':
Lanjut ke halaman berikutnya.
