Mobil di Bawah Rp 240 Juta Diusulkan Bebas Pajak, Boleh Bu Sri Mulyani?

ADVERTISEMENT

Mobil di Bawah Rp 240 Juta Diusulkan Bebas Pajak, Boleh Bu Sri Mulyani?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 31 Des 2021 13:23 WIB
Ratusan mobil diparkir untuk siap di eksport di Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah melaksanakan serah terima pengelolaan aset Pelabuhan Patimban pada PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal usulan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat. Usulan tersebut sebelumnya diutarakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Sri Mulyani menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta agar wacana itu dikaji lagi.

Sri Mulyani mengatakan salah satu yang jadi pertimbangan adalah permintaan dari industri otomotif. Sudah naik atau masih lemah.

"Untuk PPnBM mobil kita belum putuskan. Sama Presiden minta dikaji lagi, terutama tentu dikaitkan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus? Kalau manufaktur dan perdagangan sih kita lihat mulai bergerak kuat," ungkap Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Radius Prawiro, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/12/2021).

Yang jelas, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan makin selektif memberikan insentif pajak. Bisa jadi insentif PPnBM untuk mobil tidak diberikan bila permintaan masyarakat sudah pulih. Dia menegaskan sejauh ini insentif pajak untuk sektor otomotif belum bisa diputuskan.

"Kita akan selektif gunakan instrumen itu. Untuk yang otomotif belum bisa diputuskan," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan insentif pajak untuk perumahan telah disetujui untuk dilanjutkan. Hal itu karena permintaan pada sektor perumahan belum pulih.

"Yang kemarin sudah Bapak Presiden putuskan adalah untuk perumahan, karena memang sektor konstruksi belum meningkat. Itu masih tertinggal," kata Sri Mulyani.

Saat ini pihaknya sedang menyiapkan aturan baru soal perpanjangan insentif PPN untuk rumah baru. "PPN rumah akan diperpanjang dan kita lihat aturannya akan dituangkan ke PMK baru," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkaji kembali definisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil. Dengan begitu, mobil yang disebut mobil rakyat akan bebas PPnBM.

Pihaknya sudah merumuskan definisi mobil rakyat dengan berbagai macam kriteria. Kriteria yang pertama harganya harus murah, dalam hal ini maksimal Rp 240 juta.

"Di mata Kementerian Perindustrian harga mobil Rp 240 juta itu sudah mobil rakyat. Jadi dia di mata kami sudah tidak bisa lagi disebut barang mewah," sebut Agus dalam jumpa pers Kinerja Sektor Industri Tahun 2021 & Outlook 2022, Rabu (29/12/2021).

Kemudian kriteria yang kedua adalah mobil dengan ketentuan maksimal 1.500 cc. Lalu yang ketiga adalah mobil dengan konten lokal (local purchase) 80%. Menurutnya dengan konten lokal sebanyak itu sudah bisa disebut sebagai mobil buatan Indonesia.

Simak juga 'Malaysia Perpanjang Diskon Pajak Mobil Baru, Indonesia Gimana Nih?':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT