Kabar Terbaru soal Kasus Merek Dagang Wilmar, Sudah Sampai Mana?

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 31 Des 2021 13:57 WIB
Lumbung Padi Indonesia
Foto: Lumbung Padi Indonesia (Tim Infografis: Luthfy Syahban)
Jakarta -

PT Lumbung Padi Indonesia (LPI) yang diwakili kuasa hukumnya, yakni Luwia Farah Utari, Mohamad Ali Imran Ganie melaporkan PT Wilmar Padi Indonesia ke pihak kepolisian karena diduga melanggar aturan merek dagang.

Luwia Farah Utari melaporkan Wilmar Padi Indonesia karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Laporan polisi dengan nomor: LP/B/5594/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya oleh Luwia Farah Utari atas dugaan tindak pidana merek yang dilakukan oleh PT. Wilmar Padi Indonesia memasuki tahap lanjutan.

Kuasa Hukum perusahaan Luwia Farah Utari, Mohamad Bestari A Ganie, selaku Senior Partner dari firma hukum Imran Ganie & Partners mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya yang bekerja cepat melayani pelaporan ini.

"Kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Polda Metro Jaya yang dalam hal ini telah melakukan pengembangan terhadap pelaporan ini. Pada agenda Berita Acara Pemeriksaan dari pihak pelapor, korban beserta saksi-saksi telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh penyidik di Unit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan kami selalu kuasa hukum Klien kami (Luwia Farah) selalu korban, berharap keadilan dapat segera ditegakkan demi kepentingan hukum Klien kami yang selama ini berjuang sendiri mencari keadilan, adapun kami percaya dan yakin bahwasanya pihak Kepolisian dapat segera membuka dengan terang benderang perihal perkara ini," ujar Bestari pada keterangannya (31/12/2021).

Bestari menyampaikan, ia dan timnya akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan perihal gugatan merek tersebut. Ia sebut hal ini untuk pencerahan semua pihak agar tidak asal menggunakan merek dagang milik orang lain.

"Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk semua, akhir-akhir ini ada kasus juga yang sama menggugat 2 triliun. Kalau kasus Wilmar Padi Indonesia juga lebih banyak merugikan kami dengan kerugian 5,5 Triliun. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua perihal kasus merek dagang," ujar Bestari.