3 Fakta PNS Dilarang Plesiran ke Luar Negeri, Ancamannya Dipecat

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 14 Jan 2022 19:00 WIB
PNS dilaran plesiran
Foto: PNS dilarang plesiran (Fuad Hasim/tim infografis detikcom)
Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS dan keluarganya dilarang untuk plesiran ke luar negeri selama pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil pemerintah dengan tujuan menekan penyebaran COVID-19 varian baru maupun varian yang akan datang.

Kebijakan pembatasan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berikut 3 hal yang wajib diketahui para PNS terkait larangan liburan ke luar negeri ini:

1. Alasan

SE tersebut dibuat dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Adapun tujuannya untuk memastikan penegakan disiplin Pegawai ASN selama pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu juga untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

2. Melanggar Bisa Dipecat

Dalam SE tersebut juga diatur mengenai disiplin pegawai untuk menjamin terlaksananya aturan tersebut. Maka disiapkan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar.

"Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," demikian penggalan kutipan SE tersebut yang diteken Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Berdasarkan aturan tersebut, tingkat hukuman disiplin bagi PNS terbagi ke dalam 3 kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sedangkan, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan sebesar 25 persen. Pemotongan ini dapat dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

Sementara itu, hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Berikut ketentuan hukuman disiplin PNS kategori berat:

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman disiplin bagi PNS dijatuhkan berdasarkan pelanggaran kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh hukuman disiplin ringan adalah melanggar jam masuk kerja.

Lanjut halaman berikutnya.