Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) resmi melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies dibawa ke pengadilan atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
1. Gugatan Dilayangkan Jumat
Apindo tak terima Anies merevisi Kepgub tentang UMP sehingga upah minimum Jakarta pada 2022 naik 5,1% dari semula 0,85%. Pengusaha melayangkan gugatan pada Jumat (14/1).
"Iya, sudah (diserahkan gugatannya ke PTUN) Jum'at," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman melalui pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/1/2022).
2. Pengusaha Merasa Tak Dilibatkan dalam Penetapan Revisi UMP
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi upah minimum provinsi secara sepihak tanpa memerhatikan pendapat pengusaha.
"Pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, di mana di dalam hal ini Apindo DKI Jakarta adalah menyatakan keberatannya terhadap revisi tersebut karena hal tersebut apabila dilakukan maka akan melanggar ketentuan PP 36 tahun 2021 seperti yang telah kami sampaikan tadi di depan," jelasnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Lanjut ke halaman berikutnya -->
Simak juga 'Menakar Langkah Anies Baswedan di Pilpres 2024':
3. Sudah Beberapa Kali Surati Anies
Nurjaman menjelaskan bahwa Apindo DKI Jakarta sudah mengirim surat ke Anies mengenai keberatan pengusaha soal revisi UMP. Sayang, surat tersebut tak berbalas.
"Kami sudah melayangkan surat kepada Bapak Gubernur untuk tidak melakukan revisi tapi ternyata jawabannya belum sampai juga SK Gub keburu turun. Kamu tidak patah arang terus saja melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk dunia usaha dan untuk kita semuanya," jelasnya.
Lalu pihaknya kembali mengirim surat ke Anies, berharap suara pengusaha didengarkan menyangkut upah minimum DKI tahun ini.
"Kami juga kemarin melayangkan surat kembali DPP Apindo DKI Jakarta, melayangkan surat kembali kepada Gubernur atas keberatan terkait dengan SK 1517 mengenai upah minimum DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," tambahnya.
(toy/zlf)
