Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera dalam hal ini Kementerian Keuangan agar segera membayar utang kepada Perum Bulog. Hal ini mencuat saat Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menanyakan besaran utang pemerintah kepada Perum Bulog.
"Pemerintah punya utang ke Bulog Rp 4,5 triliun, di mana utang Bulog ke Himbara Rp 13 triliun, ini dengan bunga komersial 7,5%. Kira-kira kalau setahun itu dari Rp 4,5 triliun harus bayar 7,5%, kan cukup besar, kenapa sih pemerintah nggak cepat-cepat bayar?" tanya Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, Senin (17/1/2022).
Ia pun menegaskan akan meminta pemerintah untuk melunasi utang kepada Perum Bulog. "Tolong di kesimpulan rapat dibuatkan, minta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar dengan perputaran uang yang maksimal," tambahnya.
Kemudian, dalam kesimpulan rapat pun dijelaskan bahwa Komisi IV DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera membayar utang. Hal itu diminta agar Perum Bulog bisa mengoptimalkan tugasnya.
"Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Keuangan untuk membayar utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 3.924.652.692.654,44, sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan Perum Bulog," tulis kesimpulan dalam rapat DPR.
