Ada Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Kadin Ungkap Alasannya

Ada Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Kadin Ungkap Alasannya

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 21 Jan 2022 10:15 WIB
Wakil Ketua Umum Kadin resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kamr Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021-2026.
Arsjad Rasjid/Foto: Dok. KADIN
Jakarta -

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid buka-bukaan alasan kemungkinan pengusaha minta pemilihan presiden (pilpres) 2024 diundur. Hal itu dianggap masih belum stabilnya dunia usaha akibat COVID-19.

"Perpanjangan ini kenapa ya ada isu ini, kalau kita melihat itu kita lihat dulu keadaan hari ini. Oh kebanyakan mungkin melihat ini lagi pandemi, lagi susah, belum stabil, jadi dengan demikian mungkin perlu stability. Sekarang lagi pusing ngurusin mengenai pandemi ini dan belum selesai," kata Arsjad dalam Blak-blakan detikcom yang tayang Jumat (21/1/2022).

Keinginan pengusaha minta pilpres diundur awalnya diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sayangnya tidak diketahui pengusaha mana yang dimaksud.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengusaha kan banyak ya, ada pengusaha besar, menengah, mikro, ultra mikro, banyak itu pengusaha semua, pengusaha yang mana?" tutur Arsjad.

Terlepas dari alasan pengusaha minta pilpres diundur, kata Arsjad, semua harus dilihat berdasarkan tatanan hukumnya apakah memungkinkan atau tidak. Yang paling penting buat pengusaha adalah situasi dan kondisi aman dari sebuah negara dalam mencapai tujuan bersama.

ADVERTISEMENT

"Dari opsi ini yang penting adalah kalau hukumnya nggak bisa ya nggak bisa. Selain itu bagaimana negara ini untuk maju ke depan, saya lebih mementingkan tujuan yang kita sepakati bersama," ujarnya.

Tanggapan Jokowi soal Pilpres diundur di halaman berikutnya.

Usulan dari pengusaha itu pun sudah direspons dengan dingin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya menegaskan akan patuh konstitusi.

"Perpanjangan itu kan harus ada landasan konstitusinya," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Jokowi mengatakan setiap orang boleh menyampaikan usul, namun soal kepemimpinan nasional haruslah sesuai dengan konstitusi.

"Banyak orang ngomong tiga periode, perpanjangan masa jabatan, tanya sama orangnya," ujar mantan Gubernur DKI ini.


Hide Ads