Dianggap Selalu Pro Pemerintah, Kadin: Kita Kritik, Nggak Harus di Publik

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia satu-satunya organisasi pengusaha yang lahir berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987. Hubungannya antara pemerintah cukup harmonis hingga banyak menganggap orang di dalamnya selalu pro kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pihaknya hadir memiliki peran dan fungsi menjadi mitra strategis pemerintah. Meski begitu, dia membantah jika dianggap selalu pro pemerintah.

"Kadin sama pemerintah ini strategic partner. Wah dibilang berarti apa kata pemerintah ikut-ikut aja? Pertama sebagai partner pemerintah di sini adalah bagaimana kita harus bisa mengkritik dan itu kita lakukan, tapi kan nggak harus di publik," kata Arsjad dalam Blak-blakan detikcom yang tayang Jumat (21/1/2022).

Kadin disebut selalu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat demi perbaikan ekonomi dan usaha. Meski diakui tidak semua usulannya diterima, Arsjad menyebut semuanya dilalui lewat proses negosiasi.

"Kita push dengan policy-policy dan asosiasi tahu. Misalnya kemarin kita ke Kementerian PUPR kita bicara ini ada beberapa hal yang gini-gini, akhirnya teman-teman asosiasi dari industri itu senang sekali 'ternyata berani bicara ya'. Nggak apa yang penting kita bicara santun, alasannya apa dan diterima, belum tentu semuanya oke, kita negosiasi, bicara di situ," tuturnya.

Arsjad menggambarkan Kadin sebagai rumahnya para pengusaha mulai dari yang besar, menengah, kecil, mikro, sampai ultra mikro. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987, semua pengusaha menjadi bagian dari Kadin.

"Di situ dikatakan bahwa semua perusahaan milik negara, swasta atau koperasi itu adalah bagian dari Kadin, termasuk asosiasi-asosiasi kayak Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), semua itu bagian dari Kadin," ujarnya.