Pengusaha Perlu Tahu, Ini Risikonya Pilpres Diundur

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 21 Jan 2022 14:42 WIB
Ilustrasi Fokus Pemilu di Luar Negeri (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Foto: Ilustrasi Pilpres (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Jakarta -

Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 jika diundur bisa memberikan dampak negatif. Pilpres diundur adalah usulan pengusaha yang disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa diundurnya pilpres bisa mengganggu iklim investasi karena inkonsistensi negara dalam menjalankan aturan, dalam hal ini mengenai pilpres.

"Kan kita tahu bahwa ini adalah proses demokrasi yang setidaknya sudah disepakati secara bersama. Nah tentu akan justru menunjukkan inkonsistensi dari pemerintahan saat ini ketika misalnya terjadi penundaan pemilihan presiden," katanya kepada detikcom, Jumat (21/1/2022).

Jika tiba-tiba pilpres diundur, Rendy mengkhawatirkan itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah khususnya dalam menjaga iklim investasi.

"Tentu inkonsistensi ini tidak begitu bagus kalau kita bicara misalnya kaitannya dengan iklim investasi karena regulasi yang berubah tiba-tiba sesuai dengan keinginan misalnya dari pemerintahan," jelasnya.

Menurut dia andai permintaan pengusaha agar pilpres diundur ini dipenuhi oleh pemerintah, akan menjadi ironi. Sebab, di satu sisi pemerintah sudah berupaya keras untuk mengubah atau memperbaiki iklim investasi, mulai dari Undang-undang Cipta Kerja, hingga reformasi perpajakan.

"Meskipun (pilpres diundur) ini bukan statement dari pemerintah tetapi dari pelaku usaha, kalau kita berasumsi dijalankan tentu ini merupakan inkonsistensi yang terjadi," tutur Rendy.

"Jadi seharusnya pemerintah konsisten untuk mendukung segala upaya reformasi struktural yang tengah dijalankan saat ini yang di dalamnya menurut saya sub-nya itu adalah konsistensi dalam regulasi hukum, karena itu menjadi pertimbangan penting investor baik dari dalam terutama dari luar jika ingin berinvestasi di Indonesia," tambahnya.

(toy/dna)