Kuasai Wilayah Udara Kepri-Natuna, RI Dapat Cuan Segini

Pendapatan Indonesia akan meningkat dari biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) pasca mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) dari Singapura, yaitu ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Novie Riyanto menjelaskan, selama ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura, negara tersebut tidak menarik jasa navigasi, hanya landing fee (biaya pendaratan) saja.

"Intinya yang di atas Natuna terutama yang kita kenal dengan area sektor B dan sektor C itu nggak bayar, nggak ada yang bayar karena kan masih belum diakui masuk FIR Jakarta. Begitu masuk FIR Jakarta, mereka (pengguna jasa navigasi) akan membayar, (akan) ada peningkatan dari biaya layanan," katanya Rabu (26/1/2022).

Lanjut dia, Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara atau sekitar 29% yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas. Itu dilakukan dengan alasan keselamatan penerbangan.

Namun, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang.

Hal itu berdasarkan kesepakatan FIR antara Indonesia dan Singapura ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan penyesuaian FIR oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran.

"Itu yang di seluruh upper Natuna, yang di atas Natuna dan Kepri atau Riau itu semuanya kan sudah masuk menjadi FIR Jakarta, otomatis juga nanti potensi pendapatannya juga ke negara kita walaupun itu kita delegasikan ke Singapura. Itu tetap menjadi pendapatan dari kita," tuturnya.