RI Mau Pindah Ibu Kota, PNS Pemerintah Pusat Semua Diangkut?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2022 16:40 WIB
Ibu Kota Negara Indonesia yang baru sudah diputuskan pemerintah dengan nama Nusantara. Bagaimana sejarah nama Nusantara?
Ibu kota negara/Foto: dok. screenshot
Jakarta -

Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah pusat tak semuanya ikut pindah ke ibu kota negara (IKN). Pemerintah pusat akan menentukan ASN yang tidak dipindahkan ke IKN.

Hal itu diungkap Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono kepada detikcom seperti ditulis, Kamis (27/1/2022).

"Pada prinsipnya, pemindahan lembaga negara dilakukan secara bertahap di IKN berdasarkan Rencana Induk IKN. Pemerintah pusat juga menentukan lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan ASN yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan ASN diatur dalam Peraturan Presiden," katanya

Dia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Ibu Kota Negara, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional. Terkait pemindahan PNS tersebut, lanjutnya, pembahasan lintas K/L tengah dilakukan.

"Exercise lintas K/L sedang dijalankan, kerja bersama Bappenas dan Pokja ASN. Nanti dilaporkan ke menteri dan kemudian akan ditetapkan oleh presiden," katanya.

Ia menambahkan, dalam Perpres ini juga akan memuat jumlah PNS dari K/L mana saja yang pindah di tahap pertama. "Jumlah dan dari K/L mana saja yang akan pindah pada tahap pertama, itu akan ada di situ," ujarnya.

Simak Video: Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara

[Gambas:Video 20detik]



(acd/zlf)