Pemerintah Ogah Subsidi Minyak Goreng Curah, Berpihak ke Pengusaha?

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2022 17:47 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal harga minyak goreng. Menurutnya, solusi dari masalah ini memang tidak mudah dan melalui perdebatan yang sangat panjang.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebagai penentu kebijakan harus menekan harga minyak goreng dengan tetap memperhatikan akuntabilitas. Dalam artian setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan, itu lah alasan pihaknya kemudian memilih pengusaha minyak goreng pabrikan untuk melakukan subsidi.

"Minyak goreng kita perdebatannya cukup panjang karena ini masalah antara minyak goreng curah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kalau minyak goreng curah, instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sananya, lebih mudah minyak goreng kemasan karena dia ada pabrikannya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Sri Mulyani mengakui cara itu kerap menimbulkan pandangan kalau pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha yang memiliki pabrikan minyak goreng. Dia pun menampik dengan tegas anggapan tersebut.

"Biasanya ada politisi yang mengatakan kita lebih berpihak kepada kelompok yang pabrikan. Padahal itu dari sisi efektivitas dan akuntabilitasnya lebih mudah, lebih bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Sri Mulyani menyebut kasus minyak goreng ini mirip seperti pembuatan regulasi bagi kendaraan maupun properti. Pihaknya harus melihat bagaimana cara pemerintah menyikapi polemik ini di masyarakat.

"Terus terang kalau kita lihat fenomena di masyarakat, pemerintah ingin step in itu pertanyaan yang kedua yang harus dijawab adalah mau menggunakan apa untuk intervensi? Ini masalah regulasi atau perlu ada intervensi langsung?" katanya.

"Kalau mau intervensi langsung, caranya gimana? Siapa yang melakukan? Itu pertanyaan policy karena nanti kita diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tambahnya.

Sri Mulyani mencontohkan dengan asumsi jika yang melakukannya salah satu kementerian melalui intervensi pasar, perlu spesifik intervensi yang dilakukan apakah melalui subsidi atau membeli barang dalam hal ini minyak goreng. Keinginan membantu masyarakat perlu juga dilihat dari sisi akuntabilitas.

"Itu semuanya akan menentukan seberapa cepat (dan) tepat dari sisi (penyelesaian) masalahnya. Saya berharap dalam hal ini tidak berarti kita tak melihat juga, tapi kita melihat policy didesain bahwa dia akan se-akuntabel mungkin," katanya.

(aid/ara)