Harga Minyak Goreng Turun Lagi 1 Februari, Subsidi Tetap Jalan?

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2022 20:13 WIB
Warga mengantre untuk membeli minyak goreng dengan harga murah saat operasi pasar di Johar Baru, Jakarta, Senin (17/1/2022). Operasi pasar tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak dan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Harga minyak goreng turun lagi mulai 1 Februari 2022. Kebijakan tersebut tercermin dari penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter.

Sementara minyak goreng kemasan premium tetap Rp 14.000/liter. Seiring kebijakan ini, subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berlanjut?

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan subsidi dari BPDPKS hanya akan berlaku sampai 31 Januari 2022.

"Di Permendag 01 dan 03 di mana terjadi pengguna anggaran BPDPKS untuk selisih harga kepada masyarakat hanya berlaku untuk periode 4-18 dan 19-31 Januari," katanya dalam konferensi pers, Kamis (27/1/2022).

Oke menegaskan mulai 1 Februari, BPDPKS tidak perlu lagi menyiapkan dana untuk mensubsidi selisih harga minyak goreng yang dijual ke masyarakat. Karena harga bahan baku dari minyak goreng, salah satunya CPO sudah diturunkan melalui kebijakan Domestic Price Obligation (DPO).

"Tapi mulai 1 Februari karena harga Crude Palm Oil (CPO)-nya atau bahan bakunya sudah diturunkan melalui DPO maka dalam hal ini pembayaran selisih harga keekonomian menjadi HET tidak lagi diperlukan sehingga BPDPKS tidak perlu menyiapkan lagi anggarannya," urainya.

Sementara kebijakan DPO, mengatur harga bahan baku minyak goreng. Ditetapkan sebesar Rp9.300/kg untuk CPO dan Rp10.300/liter untuk olein. Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan pemerintah mengguyur minyak goreng murah ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga Rp 14.000 per liter. Program ini akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Januari ini. Ia mengatakan BPDPKS akan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk mengguyur 1,2 miliar liter minyak goreng. Rencananya kebijakan itu akan berlaku 6 bulan.

"Komite pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 triliun. BPDPKS dapat tunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/1/2022).

(hns/hns)