Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai dipersiapkan. Dalam master plan pemindahan IKN (ibu kota negara), tahun ini pembangunan sudah harus dilakukan.
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menyatakan ada beberapa hal yang mesti disiapkan untuk pembangunan ibu kota yang bakal diberi nama Nusantara ini. Bila pembangunan mau dilakukan tahun ini, ada tiga hal yang wajib dipenuhi.
Paling pertama adalah kejelasan alokasi pembiayaan yang digunakan, khususnya bagian pembiayaan yang menggunakan anggaran APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi anggaran di kementerian mana, atau badan otirita," ungkap Imam dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).
Kedua adalah kesiapan lahan. Menurutnya, untuk yang satu ini akan mudah persiapannya, karena hampir semua kawasan ibu kota baru adalah kawasan hutan produksi yang dimiliki negara. Jadi tak banyak pembebasan lahan yang mesti dilakukan.
Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk tender kontraktor pembangunan. Hal itu menurutnya paling cepat butuh waktu dua bulan.
"Ketiga yang penting adalah skema pengadaan barang dan jasa, itu harus dilakukan baru pembangunan bisa dimulai. Waktunya kurang lebih dua bulan," papar Imam.
Imam menyarankan kalau bisa semua hal tadi bisa siap di semester II tahun ini untuk mengejar target penyelesaian ibu kota baru di 2024.
"Kapan mulai? Itu semua tergantung dari kesiapan itu, kami sarankan sih kalau bisa awal semester II sudah mulai ada pengerjaan di lapangan," kata Imam.
Yang jelas, sampai saat ini pihaknya sudah mempersiapkan desain pembangunan IKN setidaknya untuk kawasan inti pemerintahan. Bila 3 hal tadi sudah bisa dilakukan, maka pembangunan akan bisa mulai dilakukan.
"Kita coba siapkan desain antara lain, basic design untuk beberapa bangunan utama super prioritas seperti bangunan monumental termasuk istana kementerian dan sebagainya kita siapkan. Kemudian kita juga siapkan dengan beberapa basic design yang ada termasuk pemukimannya," ujar Imam.
"Saat sudah ada kejelasan anggaran di mana, baru kita dapat mulai pekerjaan sesuai dengan skema pengadaan barang jasa sesuai peraturan perundang-undangan," lanjutnya.