Komisi IV DPR Minta Data Penerima Pupuk Subsidi Dibenahi

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 02 Feb 2022 17:34 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR RI/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin rapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan) membahas data petani penerima pupuk subsidi yang tidak sesuai. Ia meminta agar Kementan bisa membenahi data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Komisi IV meminta agar pendataan e-RDKK diperketat dengan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, diperkuat dengan anggaran yang memadai serta penetapan kualitas daerah," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementan, Rabu (2/2/2022).

Hal itu diminta karena ada beberapa temuan data yang tidak akurat dalam e-RDKK. Pertama, berdasarkan laporan masyarakat sebanyak 360 ribu orang data penerima pupuk bersubsidi sudah meninggal dunia.

"Saya sudah dua sampai tiga kali konsultasi sama Ombudsman terkait laporan masyarakat termasuk ke Komisi IV bahwa terjadi manipulasi e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 360 ribu warga sudah meninggal dunia dan masuk e-RDKK pada 2021," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengungkap ada ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di beberapa provinsi. Hal ini disebut bisa menyebabkan alokasi pupuk subsidi tidak tepat sasaran atau bisa menyimpang.

Ia juga mempertanyakan dana Rp 70 miliar yang seharusnya digunakan untuk mengumpulkan data e-RDKK. Sudin pun mengingatkan dana tersebut cukup besar digunakan untuk e-RDKK

"Dana Rp 70 miliar untuk collect data. Siapa yang collect data? Siapa yang menggunakan? Ini Rp 70 miliar besar loh," ujarnya.

Apa kata Kementan? Cek halaman berikutnya.