.webp)
Tantangan UMKM
Adanya kebijakan The Fed untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset (tapering) akan berdampak pada kenaikan suku bunga sampai dengan tiga kali pada 2022 yang akan berdampak laju pembiayaan terhadap UMKM.
Masih rendahnya program edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait dengan produk keuangan, sehingga masih tergiur dengan pinjaman online ilegal dan pinjaman dari rentenir.
Perlu adanya peningkatan kesadaran industri jasa keuangan untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30%, baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan basis data UMKM yang mampu dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mempermudah analisa kredit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu juga mendorong secara masif program pembiayaan kepada UMKM yang telah ada saat ini, khususnya untuk pinjaman tanpa agunan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema klaster, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kemudahan UMKM untuk go public, dan penyempurnaan kebijakan seperti ketentuan branchless banking.
"Masih terbatasnya produk-produk UMKM lokal yang belum berorientasi ekspor, sehingga perlu adanya jalur pembinaan agar mampu mendorong produksi dan adanya permintaan modal yang naik secara signifikan," jelas dia.
Perlu adanya dukungan penuh untuk mendorong program kolaboratif antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Industri Jasa Keuangan khususnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Gernas BBI, baik mendorong kegiatan business matching, maupun pendampingan untuk go digital serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM.
(kil/ara)
