Mengukur Efektivitas Bansos Jokowi di Tengah Pandemi

Mengukur Efektivitas Bansos Jokowi di Tengah Pandemi

Iffa Naila Safira Widyawati - detikFinance
Jumat, 11 Feb 2022 19:00 WIB
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang kaki lima dan warung di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu, (2/2/2022).
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang kaki lima dan warung di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu, (2/2/2022)/Foto: Lukas/Biro Pers Setpres
Jakarta -

Pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia jadi lesu. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, pembagian bansos diberikan secara online, misalnya, Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri lewat situs resmi prakerja.go.id dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dengan mendaftar ke dinas bidang koperasi daerah masing-masing.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan BLT sebesar Rp 600 ribu secara langsung kepada pedagang kaki lima, pedagang pasar, pemilik warung, hingga nelayan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai bagi-bagi bansos secara langsung ini kurang terlaksana dengan baik, sehingga mempengaruhi efektivitas terhadap penerima bansos yang belum tepat.

"Ya memang kalau kita melihat praktik seperti itu banyak sekali terjadi bukan hanya oleh presiden tapi juga para pimpinan daerah dan saya rasa itu yang kurang tepat dilakukan," kata Faisal saat dihubungi oleh detikcom, Jumat (11/2/2022).

ADVERTISEMENT

Menurutnya, cara bansos ini dibagikan masih kurang tepat, karena malah menimbulkan kerumunan di tengah lonjakan COVID-19. Selain itu juga perlu ada prosedur sehingga dapat dipastikan untuk diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

"Jadikan memang ada verifikasi, Kemudian dalam kondisi seperti sekarang tidak mengundang kerumunan, karena kita sedang dalam pelonjakan COVID-19," tambahnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Sepaham dengan Faisal, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menyatakan pembagian bansos lebih baik tersistem sehingga punya kriteria sasaran yang jelas.

"Iya saya kira begini, pertama akan lebih baik memang bantuan itu tersistem artinya punya kriteria sasaran yang jelas punya informasi siapa yang berhak menerimanya," kata Tauhid saat dihubungi detikcom.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan ada 26,50 juta jiwa penduduk miskin per September 2021. Angka ini turun 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang dibandingkan September 2020.

Secara persentase, penduduk miskin Indonesia ada sebesar 9,71% atau turun 0,43% dibandingkan Maret 2021 dan turun 0,48% terhadap September 2020.


Hide Ads