.webp)
Nama Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi lantaran bos salah satu BUMN ini sempat diusir dari rapat Komisi VII DPR RI Senin (14/2) kemarin.
Adapun awal mula perkara terjadi saat Silmy terlibat perdebatan dengan pimpinan rapat yang sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi. Perdebatan Silmy Karim dengan anggota dewan terjadi ketika pimpinan rapat mengomentari pabrik baja blast furnace yang mangkrak kepada Silmy Karim.
"Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling," ujar Bambang Haryadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Silmy Karim mempertanyakan pernyataan siapa yang disebut maling oleh Bambang Haryadi. Sontak keduanya terlibat perdebatan yang berakhir dengan diusirnya Silmy Karim dari ruang rapat Komisi VII DPR RI oleh Bambang Haryadi.
Silmy Karim merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk yang telah menjabat sejak tahun 2018 silam. Sebelumnya iya juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia.
Berdasarkan catatan dari Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK tahun lapor 2020, Silmy Karim tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 205 miliar atau Rp 205.438.672.909.
Harta kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Silmy Karim adalah tanah dan bangunan yang seluruhnya sejumlah Rp 142 miliar atau Rp 142.433.118.000. Tanah dan bangunan yang dimilikinya mayoritas berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang Selatan.
Sebagai informasi, diketahui Silmy Karim pertama kali mengajukan LHKPN pada 28 September 2012 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Komisaris/Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik - Sekretariat Kabinet di PT PAL Indonesia.
Selain itu Silmy juga sempat menjadi Direktur Utama PT PINDAD pada 2015 lalu. Setelah itu barulah ia bergabung dengan PT Barata Indonesia dan kemudian menjadi bos BUMN Krakatau Steel.
Simak Video 'Fakta-fakta Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat dengan DPR':
