.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa upaya Presidensi G20 Indonesia dalam mendorong ekonomi global yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden COP26 UK Alok Sharma di Jakarta, Rabu (16/2).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dan UK COP26 Envoy John Murton. Adapun isu strategis yang dibahas yaitu sinergitas COP26 dengan G20, upaya dan langkah global menuju net zero emission, dan transisi energi serta kerja sama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
Dari aspek kerja sama bilateral dengan Inggris, Airlangga berharap agar rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris tidak menjadi hambatan dalam perdagangan bilateral kedua negara. Menurutnya, penting bagi semua negara untuk mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan guna pemulihan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian terkait dengan tindak lanjut hasil Konferensi COP26 di Glasgow yang menghasilkan Glasgow Climate Pact, Alok Sharma menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut dengan seluruh stakeholders termasuk dengan President designate COP27 Mesir dan Presidensi G7 Jerman.
Alok Sharma meyakini akan tercapai sinergitas di berbagai sektor dan isu dalam rangka penanganan perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca secara global. Untuk itu, pihaknya siap mendukung Indonesia dalam mengimplementasikan kesepakatan Glasgow tersebut.
Airlangga lantas menyampaikan prioritas Presidensi G20 yang difokuskan pada arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi guna penurunan emisi karbon yang berkaitan dengan kesepakatan COP26.
Presidensi G20 Indonesia memandang perlunya langkah konkret bersama di ketiga area prioritas tersebut dalam rangka menuju pemulihan global yang berkelanjutan.
Sementara itu di bidang kesehatan, respon global dalam mengatasi pandemi COVID-19, khususnya terkait affordability dan accessibility vaksin dan penguatan arsitektur kesehatan global menjadi aspek penting yang diusung Presidensi Indonesia.
Dalam upaya transformasi digital, Presidensi Indonesia juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur digital seperti jaringan fiber optic. Dalam hal ini, Airlangga mengambil contoh Kartu Prakerja sebagai mekanisme digital untuk skilling, reskilling, dan upskilling sekaligus sebagai semi-bansos bagi masyarakat terdampak pandemi.
Ia juga menyebut Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan transisi energi. Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk teknologi carbon capture and storage yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Lebih lanjut, Indonesia pun telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara, bekerjasama dengan ADB melaui Energy Transition Mechanism serta pemanfaatan gas amonia untuk pembangkit listrik. Solusi dan skema ini sangat dibutuhkan dan dinilai sejalan dengan komitmen Glasgow.
Airlangga pun menegaskan Presidensi G20 perlu diselaraskan dengan hasil dan tindak lanjut kesepakatan COP26. Ia pun menekankan pentingnya untuk menentukan low hanging fruits atau early harvest yang dapat segera dicapai.
Selain itu, Airlangga juga menekankan pentingnya penyelarasan sistem sertifikasi kayu yang dimiliki oleh Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dengan sistem Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang dikerjasamakan Indonesia-Inggris dan juga Uni Eropa. Menurutnya, kedua pihak perlu mengharmoniskan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki oleh Indonesia dengan sertifikasi RSPO yang dimiliki oleh Eropa.
Upaya itu nantinya akan disinergikan dalam sejumlah agenda internasional yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Adapan agenda tersebut di antaranya KTT G20 di Bali (15 - 16 November 2022), KTT ASEAN di Kamboja (12 - 13 November 2022), dan KTT APEC Meeting (19 - 20 November 2022).
Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada Kemenko Perekonomian RI.
(akn/ega)
