Buruh Mau Ajak Menaker ke Cilincing-Bantargebang, Buat Apa?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 22 Feb 2022 13:21 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal, hadir saat KSPI memberikan keterangan pers di hadapan awak media di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Presiden KSPI Said Iqbal/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turun ke lapangan melihat kondisi para pekerja secara langsung. Jangan hanya duduk di belakang meja membuat kebijakan yang dinilai hanya dari sisi pandangnya.

"Meminta dengan segala hormat, mengajak Menaker turun ke lapangan, jangan duduk di belakang meja. Ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tentu kita berterima kasih kepada pemerintah yang terus bekerja keras mengendalikan COVID-19 dan sedang meningkatkan ekonomi," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/2/2022).

Permintaan itu akan disampaikan langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal dalam rencana pertemuan sore ini dengan Ida di kantornya. Selain tentunya meminta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dicabut.

"Jadi jangan duduk di belakang meja dan menebar retorika dan narasi dengan kasih sayang, itu bagi kami omong kosong. Layak untuk diganti Menaker karena tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai perintah presiden dalam hal ini kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan kebijakan PP Nomor 60 Tahun 2015," tegasnya.

Said mau mengajak Ida ke daerah Cilincing hingga Bantargebang untuk melihat sendiri kondisi pekerja. Di sana, katanya ada ribuan buruh yang tidak bisa mencairkan JHT-nya karena status PHK tidak jelas, upah tidak dibayar, hingga pesangon yang jauh dari harapan.

"Kami akan ajak (Menaker) ke daerah Cilincing, Bantargebang. Ada ribuan buruh yang sudah 2-3 tahun JHT-nya tidak bisa dicairkan. Perusahaan di Bantargebang 3.000 karyawannya hari ini upahnya selama 2 tahun belum dibayar, status PHK-nya belum jelas sehingga dia tidak bisa mencairkan JHT-nya," ungkapnya.

"Begitu pula di Bandung Barat, Cimahi, Tangerang, catatan KSPI anggota kami yang mengalami hal sama; PHK tidak jelas sehingga tidak bisa mengambil JHT, pesangon tidak ada, upah tidak dibayar (ada) 57.000 ribu orang," tambahnya.

Ukuran ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kata Iqbal, terlihat dari pertumbuhan ekonomi 3,69% yang masih disumbang sektor pertambangan khususnya batu bara dan kelapa sawit. Sedangkan sektor manufaktur disebut masih menyumbang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan catatannya, selama pandemi COVID-19 ada 200.000 buruh yang terkena PHK di sektor manufaktur. Bahkan, jika ditambah dengan karyawan kontrak dan outsourcing jumlahnya bisa melampaui 500.000 orang.

"Karyawan kontrak di pabrik, di sektor manufaktur itu belum diserap lagi, yang ada sekarang adalah karyawan tetap. Kalau kontrak dan outsourcing belum lagi diserap, artinya output produksi belum meningkat, permintaan buyer baik domestik maupun luar negeri itu belum normal seperti sebelum pandemi," tuturnya.

(aid/ara)