Buruh Minta Perusahaan Tak Ambil Kebijakan Pakai Omnibus Law

Sehingga yang terjadi, JHT akan sama dengan dana pensiun tersebut tapi dana pensiunnya tidak diberi. Dana Pensiun Astra inuli diperoleh dari iuran perusahaan dan pekerja yg nilainya sekitar 10% dari upah, yang sebesar 65 persen dibayar pengusaha dan 35% oleh pekerja.

"Pekerja yang biasanya menerima full JHT dan juga menerima Dana Pensiun Astra itu menjadi jauh berkurang, akibat dari Peraturan Pemerintah 35/2021 dan ini dimanfaatkan betul oleh Astra Group sehingga tidak mau membayarkan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama seperti sebelumnya," terang Jumhur.

Oleh karena itu, Jumhur berpesan agar perusahaan tetap berpegang teguh pada Perjanjian Kerja Bersama dan agar kebijakan yang berlandaskan kepada UU Ciptaker tidak lagi dipakai oleh perusahaan.

"Karena jelas UU Ciptaker ini Inkonstitusional bersyarat tidak boleh ada aturan tambahan atau lanjutan sebelum Pemerintah merevisi muatan UU Ciptaker. Fenomena ini sangat disayangkan karena ternyata Menaker masih juga membuat aturan JHT yang didasarkan pada UU Ciptaker, sehingga kebijakan seperti ini harus dicabut dan tidak boleh dilaksanakan oleh para pengusaha untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh buruh yang bekerja," tutup Jumhur.