Uang Pemda di Bank Makin Bengkak Tembus Rp 157 T, Kok Bisa?

Uang pemerintah daerah (Pemda) disebut banyak mengendap di perbankan. Hal ini mencerminkan penyerapan anggaran di daerah belum optimal.

Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Pemda untuk melakukan percepatan belanja dan meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Sri Mulyani menyebutkan jika saat ini jumlah uang yang mengendap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Rata-rata saldo dana pemda di perbankan pada Januari 2022 sebesar Rp 157,97 triliun. ini posisi tertinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Dia mengungkapkan angka ini naik 39,33% atau Rp 44,59 triliun dibanding posisi Desember 2021. Kemudian jika dibandingkan dengan posisi bulan Januari 2021 ada kenaikan 18,32% atau Rp 24,46 triliun.

Sebelumnya Sri Mulyani juga pernah menyentil pemda yang belum agresif membelanjakan anggarannya untuk perlindungan sosial (perlinsos). Selain itu dia juga menyentil pemda yang realisasi belanjanya masih rendah padahal pemerintah pusat sudah mentransfer dana cukup besar.

Hal itu tercermin dari tingkat realisasi pendapatan dibandingkan realisasi belanja sampai dengan Agustus 2021 yang dia paparkan. Selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, tertinggi adalah Banten yaitu 19,7%.

"Kalau kita lihat ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar namun belanjanya masih rendah, jadi yang (paparan) di kotak merah itu Banten di mana transfernya sudah cukup besar namun belanjanya masih jauh lebih rendah," tuturnya.

Bukan hanya Banten, dijelaskan Sri Mulyani mayoritas pemerintah daerah menunjukkan belanja yang lebih rendah dibandingkan dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat. Lebih jelasnya realisasi pendapatan APBD adalah 53,7%, sedangkan realisasi belanja APBD-nya lebih rendah yaitu 44,2%.

"Mayoritas dari pemerintah daerah semuanya jumlah belanjanya lebih rendah dari transfer. Jadi bayangkan, tadi pada saat transfer kita sudah kita mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur, mereka pun tidak langsung membelanjakan karena kita lihat disini sampai dengan bulan akhir Agustus jumlah belanjanya masih di bawah jumlah yang mereka terima," paparnya.

Jawa Tengah (Jateng) menjadi satu-satunya pemda dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatannya, yaitu selisihnya -0,63%.