Setoran Negara Kurang Rp 2,27 T

Jakarta - Selama semester II 2005, setoran negara ternyata masih kurang sekitar Rp 2,27 triliun. Kekurangan penerimaan negara itu berasal dari pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan denda kelambatan pembayarannya pada 11 departemen atau lembaga.Penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut kurang dipungut atau telah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara dengan rincian jumlah adalah Rp 2,008 triliun dan US$ 27,58 juta. Demikian disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat penyerahan hasil Pemeriksaan Semester II 2005 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2006). Pemeriksaan itu adalah dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam semester II tahun anggaran 2005. BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 34 departemen dan lembaga di pusat.Hasil temuan selanjutnya adalah penerimaan Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK) belum terelisasi sebesar Rp 133,08 miliar. Temuan lainnya, dalam pelaksanaan pemborongan pembangunan sarana serta pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah pada 9 departemen atau lembaga, terjadi ketidakhematan senilai Rp 109,34 miliar. Dan terdapat pekerjaan kurang pada 17 departemen atau lembaga yang telah merugikan negara sebesar Rp 137,63 miliar. Antara lain, pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU yang merugikan negara sebesar Rp 102,32 miliar. Serta pelaksanaan pemborongan pekerjaan jalan di wilayah Sulut, Gorontalo, Sulteng dan Sulsel yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 2,95 miliar. (qom/)