Tarif Pajak Konstruksi Baru Sudah Ditetapkan, Ini Besarannya

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 25 Feb 2022 16:40 WIB
Ilustrasi Proyek Properti
Foto: Ilustrasi Proyek Properti (Istimewa)
Jakarta -

Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas usaha jasa konstruksi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 yang mulai berlaku 21 Februari 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif.

"Selain itu untuk membantu sektor konstruksi menghadapi pandemi COVID-19 sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu ke hilir tetap terjaga," kata Neil dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Jumat (25/2/2022).

Meski begitu, jenis jasa konstruksi yang dikenakan tarif bertambah dari sebelumnya hanya 5 menjadi 7 jenis. Artinya ada dua tambahan atas jasa konstruksi yang dikenakan tarif.

Berikut daftarnya:

1. Pekerjaan konstruksi terintegrasi, artinya gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif 2,65%.

2. Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif 4%.

Berikut lima jenis tarif PPh final jasa konstruksi yang turun:

1. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya turun dari 2% jadi 1,75%.

2. Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya tetap 4%.

3. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, besar atau spesialis tarifnya turun dari 3% jadi 2,65%.

4. Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan tarifnya turun dari 4% jadi 3,5%.

5. Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan tetap dikenakan tarif 6%.


PP Nomor 9 Tahun 2022 juga mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan PPh final untuk usaha jasa konstruksi dalam PP ini akan dievaluasi setelah 3 tahun sejak diundangkan oleh Menteri Keuangan.

"Jadi, berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi bisa saja dikenakan PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 UU PPh. Tergantung hasil evaluasi," pungkas Neil.



Simak Video "Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Aplikasi Dangdut Verse"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/zlf)