.webp)
Tren pengadaan barang melalui online atau marketplace kini kian naik. Buktinya, pemerintah daerah kini semakin banyak yang menggunakan layanan marketplace untuk pengadaan barang.
CEO Mbizmarket Rizal Paramarta mengatakan, E-marketplace business-to-business (B2B) untuk pengadaan barang dan jasa milik PT Brilliant Ecommerce Berjaya (BEB), Mbizmarket telah digunakan oleh lebih dari 70%, provinsi di Indonesia, atau tepatnya 25 pemerintah provinsi pada akhir 2021.
"Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah kementerian pusat dan 34 pemerintah provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha UMKM di daerah, sehingga UMKM bisa memasarkan produk-produk lokal melalui Mbizmarket," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/02/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Investree, menghadirkan fitur pengajuan pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket. Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan bergabung di Mbizmarket.
"Hal ini merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan produk lokal melalui pemberdayaan UMKM yang dapat mengakses pendanaan berbasis teknologi", tambah Rizal.
Provinsi Jawa Barat menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket, disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan menyusul provinsi lainnya. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi dalam pengadaan melalui pemanfaatan Mbizmarket.
Pemanfaatan e-marketplace Mbizmarket kini telah menjadi tren di kalangan pemerintah daerah. Selain Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, provinsi lain yang telah menggunakan Mbizmarket adalah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Barat.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali I Ketut Adiarsa menyampaikan penggunaan Mbizmarket merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa.
"Pemanfaatan Mbizmarket melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 merupakan salah satu komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa," katanya.
Pengadaan melalui marketplace menurutnya mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital. Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan ini.
Dikatakan Rizal, hingga Desember 2021 telah menayangkan 1.188 pelaku usaha di dalamnya, termasuk 580 UMK di Bali, dengan transaksi mencapai 1.142 dengan nilai sebesar Rp 36,3 Milliar, dan diharapkan dengan kemudahan transaksi serta didukung dengan pelatihan kepada pelaku usaha dan UMK, modernisasi belanja pemerintah melalui Mbizmarket akan membantu pemulihan ekonomi Bali.
(zlf/zlf)
