Jakarta -
Perang Rusia dan Ukraina dinilai bisa membuat jurang si kaya dan miskin di Indonesia makin lebar. Orang kaya bisa makin tajir dan orang miskin pun makin merana.
"Dampak perang Ukraina ini memang memperlebar jurang ketimpangan, khususnya antara orang-orang kaya dan tidak mampu," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada detikcom, Rabu (2/3/2022).
Fakta perang Rusia-Ukraina bikin orang kaya makin tajir:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Orang Kaya Makin Tajir
Bhima menyatakan orang kaya makin tajir imbas perang Rusia dan Ukrania terjadi karena orang-orang kaya di Indonesia banyak yang menguasai komoditas-komoditas pertambangan dan perkebunan yang diperdagangkan secara internasional.
Perang Rusia dan Ukraina telah membuat beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia mengalami kenaikan signifikan, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan yang lainnya.
Nah, kondisi pasar komoditas tambang maupun perkebunan di Indonesia saat ini dikuasai oleh elit-elit pengusaha kaya di Indonesia. Maka dari itu, pihak yang mendapatkan lebih banyak cuan dari kenaikan harga komoditas ini adalah para orang-orang kaya di Indonesia.
"Faktornya adalah pasar komoditas tambang maupun perkebunan ini adalah pasar yang sangat oligopolistik, artinya dikuasai elit-elit yang menguasai sebagian besar hak guna usaha untuk perkebunan maupun izin usaha pertambangan," ungkap Bhima.
Maka dari itu orang-orang kaya bisa makin kaya imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Tiap adanya booming komoditas, Bhima meyakini ada orang kaya yang ikut menikmati hal tersebut.
"Ketika terjadi kenaikan harga minyak mentah yang menyeret kenaikan komoditas sawit, batu bara, nikel dan lainnya yang dikuasai elit tadi, ini akan membuat orang yang kaya selama masa pandemi ini makin kaya," papar Bhima.
"Tiap booming harga komoditas memunculkan orang kaya yang meraup keuntungan dari rente pertambangan dan perkebunan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan orang-orang kaya di Indonesia saat ini telah mengalami kenaikan tabungan dan harta selama pandemi berlangsung.
Kenaikan tabungan ini terjadi atas beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan harga komoditas yang telah terjadi sebelum perang Rusia dan Ukraina. Kini, kenaikan komoditas yang terjadi imbas perang pun membuat orang-orang kaya ini makin kaya.
"Selama pandemi kalangan atas ini tabungannya mengalami peningkatan. Dia diuntungkan perubahan di pandemi, ada tren komoditas meningkat, untungnya ke eksportir. Orang-orang kaya ini," ujar Faisal.
Orang miskin makin menderita. Cek halaman berikutnya.
2. Orang Miskin Makin Merana
Meski orang kaya mendapatkan keuntungan berlipat, di sisi lain orang-orang miskin dan menengah ke bawah justru mengalami kesulitan dengan adanya kenaikan harga energi yang terjadi karena perang Rusia dan Ukraina.
Kenaikan harga ini jelas akan memukul daya beli masyarakat menengah ke bawah. Bahkan, bisa menimbulkan banyak orang miskin baru. Artinya, masyarakat miskin bisa makin miskin di tengah perang Rusia dan Ukraina.
"Sementara kita lihat yg terdampak lebih dalam dalam kondisi ini adalah orang-orang yang miskin karena mengalami kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya imbas dari kenaikan harga minyak dan gas karena perang Rusia dan Ukraina," ujar Bhima.
Sementara itu menurut Mohammad Faisal, perang Rusia dan Ukraina dapat mengerek harga BBM karena harga minyak dunia pun telah meroket.
Imbasnya, bila harga BBM naik, harga pangan pun bisa ikut naik. Dampak besar dirasakan masyarakat menengah ke bawah karena pengeluaran untuk barang-barang kebutuhan pokok makin tinggi. Daya beli pun anjlok, ujungnya yang miskin bisa jadi makin miskin.
"Ini tentu akan mengalami dampak besar bagi masyarakat menengah ke bawah dan miskin. Karena mereka sensitif karena spending basic needs ini lebih besar. Ini akan gerogoti daya beli mereka dan membuat mereka tetap jadi miskin," ungkap Faisal.
Pemerintah harus apa? Cek halaman berikutnya.
3. Pemerintah Bisa Apa?
Agar dampak kesenjangan sosial tidak makin melebar, menurut Bhima salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah intervensi dalam instrumen pajak.
Tarif pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar harus dinaikkan. Hal itu dinilai Bhima bisa mereduksi jurang ketimpangan antara si kaya dan miskin imbas dari perang Rusia dan Ukraina.
"Naikkan tarif PPh lebih tinggi untuk wajib pajak dengan pendapatan di atas Rp 5 miliar. Itu opsi untuk reduksi jurang kekayaan," ujar Bhima.
Bhima menilai pemerintah tidak bisa tinggal diam akan potensi kesenjangan yang terjadi, konflik sosial bisa muncul bila kesenjangan terus terjadi.
Pemerintah harus menahan dampak perang Rusia dan Ukraina yang berpotensi menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pajak dari si kaya bisa jadi kompensasi bagi pemerintah untuk menahan harga energi tidak naik. Khususnya, BBM, tarif listrik, maupun LPG.
"Pemerintah harus mempertahankan harga energi tidak naik. Khususnya BBM, tarif dasar listrik, dan LPG untuk subsidi dan nonsubsidi. Bila harga energi naik, kemungkinan harga barang lainnya ikut naik, harga pangan misalnya," papar Bhima.
Tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sudah diperbarui. Hal itu terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun.
Sementara, Faisal mengatakan untuk menjaga agar ketimpangan sosial tidak semakin melebar. Pemerintah saat ini harus lebih banyak memberikan program pemulihan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Daya beli masyarakat harus dijaga, bantuan-bantuan sosial dan berbagai program yang pro rakyat kecil harus diperbanyak, diperkuat, dan diperluas jangkauannya.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dengan memperkuat program untuk menjaga purchasing power atau daya beli masyarakat kelas bawah. Bansos, stimulus UMKM, program KUR itu perlu diperkuat, ditambah, dan diperluas. Lalu penambahan program padat karya juga harus dilakukan, untuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat less educated dan low income," papar Faisal.
Sebaliknya, saat ini menurut Faisal pemerintah harus mengurangi kebijakan yang pro dengan kalangan menengah ke atas. Hal itu agar ruang fiskal lebih longgar untuk menguatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Kebijakan menyasar ke kalangan atas harus dikurangi seharusnya dari sekarang. Misalnya, stimulus PPNBM mobil dan PPN properti harus dikurangi. Kan pemerintah juga sudah mulai mau kurangi defisit, biarkan ruang lebih luas untuk masyarakat kecil," ungkap Faisal.
.webp)
