.webp)
Jumlah tiket MotoGP Mandalika 2022 belum banyak terjual. Pemprov NTB pun mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi NTB untuk menonton MotoGP Mandalika.
Kebijakan ini disorot karena dinilai memaksa ASN untuk menonton dan membeli tiket MotoGP Mandalika. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan bukan cuma pemaksaan, ada dampak negatif juga yang bisa terjadi bila kebijakan ini tetap dilakukan.
Dampak yang pertama adalah kepada panitia penyelenggara MotoGP. Panitia penyelenggara akan dicap jelek karena seakan-akan tak mampu mempromosikan ajang MotoGP di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini citra panitia juga jadi jelek, belum mulai acara sudah jadi citra buruk. Kok kayak MotoGP nggak dapat penonton banget, kok kesannya panitia tak bisa promosikan acara ini ke masyarakat," kata Trubus kepada detikcom, Kamis (3/3/2022).
Kemudian, dampak negatif pun akan dirasakan ASN itu sendiri. Khususnya bagi yang tak mampu membeli tiket namun dipaksakan untuk menonton dan membeli tiket MotoGP.
"ASN itu kan beda-beda gajinya, ini apa semua pasti mampu membelinya? Yang nggak bisa beli masak mau dipaksakan juga," ujar Trubus.
Bahkan, apabila tiket ternyata dibayarkan oleh Pemprov NTB, masalah tetap akan muncul. Misalnya saja dari sisi dananya didapatkan dari mana, bisa saja ujungnya ternyata ada potongan untuk ASN karena digunakan untuk membeli tiket MotoGP.
"Kalau Pemprov yang membayar pun, memang enak ASN tinggal nonton. Tapi kan dananya dari mana? Nggak mungkin pakai anggaran APBD atau APBN, bisa aja ujung-ujungnya ada yang dipotong gitu gajinya. Ngga tepat kan serba kontra produktif," kata Trubus.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Tidak sampai di situ, Trubus mengatakan kebijakan kewajiban ASN menonton MotoGP ini dapat menimbulkan kebijakan diskriminatif bagi para ASN yang enggan dan menolak menonton. Bisa saja akan ada hukuman yang diberikan kepada ASN yang enggan menonton, padahal sebetulnya kinerjanya baik.
"Ini juga ditakutkan jadi kebijakan diskriminatif. Kalau ada yang nggak mau nonton terus nggak mau bayar, misalnya bisa nanti disingkirkan dari jabatannya. Padahal kerjanya bagus-bagus saja tapi kena sanksi cuma karena nggak nonton MotoGP," ungkap Trubus.
Sebelumnya, per tanggal 20 Februari 2022, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual. Masih ada 35.000 tiket yang belum terjual, Gita mengatakan ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.
"35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 yang digelar secara daring, Selasa (1/3/2022).
(hal/ara)
