RI Kena Getah Perang Rusia-Ukraina: APBN Terancam Jebol, Inflasi Meroket

ADVERTISEMENT

RI Kena Getah Perang Rusia-Ukraina: APBN Terancam Jebol, Inflasi Meroket

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 08 Mar 2022 14:59 WIB
A damaged car sits at the central square following shelling of the City Hall building in Kharkiv, Ukraine, Tuesday, March 1, 2022.(AP Photo/Pavel Dorogoy)
Foto: AP/Pavel Dorogoy
Jakarta -

Perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak perekonomian global. Indonesia diperkirakan tak luput dari dampak tersebut.

Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza berharap, perang ini tidak berlangsung lama. Selain berdampak buruk pada ekonomi global, perang juga akan menambah beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai US$ 120 per barel.

"Sementara asumsi APBN masih di harga US$ 63/barel, dan meningkatkan juga beban subsidi energi. Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR," katanya dalam diskusi 'Beban Fiskal dan Perang Rusia Ukraina', Selasa (8/3/2022).

Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6-7 tahun terakhir hanya sekitar 5%. Angka ini masih di bawah era Order baru yang mencapai 7-8% atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 6,5%.

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia belum ideal dan semakin berat dengan adanya perang tersebut. Dia bilang, Indonesia terancam jebakan pendapatan menengah.

"Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum COVID dan lebih mungkin berat setelah COVID dan tarjadi perang Rusia Ukraina. Ada juga ancaman midle income trap," katanya.

Ekonom INDEF Eisha M Rachbini mengatakan, perang Rusia Ukraina meningkat risiko krisis energi dan ancaman inflasi. Terangnya, harga minyak yang tinggi akan berdampak pada biaya produksi. Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan disrupsi global supply chain, yang dapat berdampak pada kenaikan harga pengiriman komoditas.

"Perang ini akan memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, terutama di sisi penawaran, dan sisi permintaan. Sehingga, resiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Tambahnya, jika harga minyak masih tinggi maka harga kebutuhan pokok akan meningkat. Kemudian, jika pemerintah memberikan subsidi maka akan memberikan tekanan pada APBN.

"Ke depan, jika harga minyak bumi secara persistent di level yang tinggi di atas US$100 per barel, harga bahan pokok meningkat, kenaikan harga-harga yang tidak dapat dihindari. Pemerintah misal dalam bentuk intervensi harga, pemberian subsidi, bantuan sosial, akan memberikan tekanan defisit APBN. Sehingga APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Simak Video: Sukarelawan Ukraina Bikin Dapur Umum untuk Militer dan Warga

[Gambas:Video 20detik]



(acd/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT