Luhut Sebut Ada Kawin Paksa di Balik Aksi Beli Produk Lokal, Maksudnya?

Luhut Sebut Ada Kawin Paksa di Balik Aksi Beli Produk Lokal, Maksudnya?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 25 Mar 2022 15:31 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: KEMENKO MARVES
Jakarta -

Pemerintah sedang menggalakkan program pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan banyaknya pembelian barang impor yang ternyata dilakukan oleh instansi pemerintah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ada upaya kawin paksa di balik pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah.

Dia bilang banyak juga instansi pemerintah dan BUMN yang menolak pembelian produk lokal. Namun, pihaknya memaksakan agar instansi pemerintah membeli produk yang memang bisa diproduksi di dalam negeri daripada impor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun ini pakai istilah shotgun wedding atau kawin paksa. Jadi ini ada kawin paksa juga, kadang ada yang nggak suka juga pak (instansi pemerintah membeli produk lokal). Kita paksain karena barangnya ada pak di sini," kata Luhut saat memberikan sambutan di depan Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

"Kita paksain semua ini pak namun nyatanya efektif kok ini pak," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Luhut selama ini memang menjabat sebagai ketua tim nasional Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN. Pihaknya sejak 3 hari lalu sedang melakukan bussines matching antara pelaku industri dan UMKM dalam negeri dengan instansi pemerintah.

Instansi pemerintah diminta untuk memenuhi belanja barang dan jasa dengan produk buatan dalam negeri. Dari bussines matching yang dilakukan, Luhut bilang sudah ada Rp 214 triliun produk dalam negeri yang dibeli pemerintah.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Jokowi menargetkan instansi pemerintah dan BUMN bisa membeli produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun hingga bulan Mei 2022 mendatang.

"Hasilnya capai lebih Rp 214 triliun yang match di sini, kalau di Jakarta nanti dilakukan juga bisa capai Rp 400 triliun atau lebih. Ini sudah menjadi rekor di Indonesia," kata Luhut.

Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya pada banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibelikan barang impor. Padahal, modalnya bisa mencapai ratusan triliun.

Dia memaparkan di kementerian dan lembaga pusat pemerintah saja ada anggaran belanja pengadaan barang dan jasa besarnya sampai Rp 526 triliun. Sementara itu di pemerintah tingkat daerah sebesar Rp 535 triliun, lalu di BUMN mencapai Rp 420 triliun.

"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Ini duit guede banget, besar sekali," tutur Jokowi.

Padahal menurutnya, kalau anggaran sebesar itu 40%-nya saja digunakan untuk membeli produk lokal buatan dalam negeri bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara nasional. Besarnya mencapai 1,5-1,7% dari anggaran pemerintah daerah dan pusat, dan dari anggaran BUMN sebesar 0,4%.

"Ini kan udah bisa hampir 2% pertumbuhan ekonomi. Kita nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik kita industri kita UMKM kita," ungkap Jokowi.


Hide Ads