.webp)
Kementerian Perhubungan mengatakan akan menindaklanjuti aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (ojol) di Surabaya. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku sudah menemui langsung para pengemudi pada Kamis 24 Maret kemarin.
Budi menyampaikan jajarannya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan berusaha untuk menyampaikan aspirasi tersebut dan membahasnya dengan sejumlah kementerian terkait.
Pasalnya tak semua masalah ojek online hanya diurus di bawah Kemenhub. Misalnya, masalah adanya double order atau manipulasi jarak, maka akan ada pembahasan di kementerian lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan beberapa Kementerian termasuk Kominfo. Beberapa masalah seperti double order dan manipulasi jarak akan kami coba sampaikan kepada operator," ungkap Budi dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).
Pihaknya sendiri akan khusus menindaklanjuti secara internal masalah keluhan soal regulasi payung hukum dan kemitraan mengenai ojek online. Dia menyatakan sejumlah pengemudi ojek online akan diundang dalam beberapa pertemuan.
Budi sendiri berpendapat Kemenhub akan mengupayakan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online sebagai mitra kerja operator.
Tuntutan lainnya dari pengemudi ojek online adalah mengenai ketentuan tarif bersih yang diterima pengemudi serta meminta Kemenhub untuk mengevaluasi biaya tambahan yang dikenakan oleh aplikator.
Kemenhub akan evaluasi tarif ojek online. Cek halaman berikutnya.
