.webp)
Jokowi juga berikan ancaman keras bagi instansi pemerintah yang masih bandel melakukan impor, bahkan sampai menyinggung bakal melakukan reshuffle.
Awalnya Jokowi mengatakan khusus untuk BUMN, dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan betul pengadaan barang dan jasa perusahaan pelat merah. Bila masih ada yang ketagihan impor, padahal barangnya bisa dibuat di Indonesia Jokowi meminta Erick untuk mencopot direktur utamanya sebagai.
"Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang saya sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti direktur utamanya, ganti," ungkap Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu juga di pemerintah pusat, dia bilang bila ada kementerian yang masih doyan impor, pimpinannya juga bisa saja dicopot. Jokowi menyiratkan reshuffle bisa saja terjadi.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle sudah.... akan saya awasi betul," kata Jokowi.
Nah untuk lembaga dan instansi pemerintah tingkat daerah, ada juga ancaman yang diberikan Jokowi bila masih kecanduan barang impor. Dia menyatakan anggaran DAK dan DAU untuk pemerintah daerah bisa saja dipangkas.
"Kalau ada yang nggak semangat, saya potong DAK-nya. Setuju? Setujunya ndak semangat, kelihatannya pada ngeri semuanya. Saya potong nanti, DAU-nya juga saya tahan jika ada yang tidak sepakati apa yang ada pada hari ini," tegas Jokowi.
Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
(hal/ara)
