.webp)
Persoalan kelangkaan atau mahalnya minyak goreng di dalam negeri belum menemui titik terang. Komisi VI DPR RI telah memanggil distributor minyak goreng yakni PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah, sekaligus Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.
Setelah mendengar pemaparan dari kedua pihak, Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji menilai ada kejanggalan karena tidak ditemukan hal yang salah. Padahal faktanya di lapangan terjadi problematika yang berlarut-larut.
"Kalau melihat apa yang disampaikan oleh PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah sepertinya semua baik-baik saja. Tapi tentu kami harus mendalami karena faktanya semuanya sedang tidak baik-baik saja," kata Sarmuji dalam RDPU di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis malam (24/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari paparan distributor menjelaskan ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp 14.000/liter, barang yang didistribusikan sudah tinggi dibanding periode sebelumnya sehingga harusnya tidak terjadi kelangkaan. Sebaliknya ketika aturan dicabut, penjualan berkurang sementara di lapangan melimpah dengan harga tinggi.
"Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini problemnya di mana. Tidak mungkin tidak ada problem," ujar Sarmuji.
"Problemnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," tambahnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. Dia pun dibuat penasaran ke mana sebenarnya minyak goreng bersembunyi dan siapa yang menyembunyikannya.
"Kalaupun terjadi (kelangkaan) di titik mana barang itu bisa ngumpet karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya dari D1 ke D2, ke toko itu cuma dua tiga lapis saja. Kalau dari Masa Depan Cerah malah tinggal satu lapis lagi ke toko. Jadi macetnya di mana Pak, macetnya di mana Bu barang-barang ini?," herannya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebut kemungkinan dugaan mafia minyak goreng memang ada. Sayangnya siapa tersangkanya masih jadi misteri.
"Pak Oke sama Pak Menteri datang ke Medan, simsalabim barang itu ada. Pulang tuh mereka, tiga jam kemudian barang itu hilang. Ke Padang kampung saya begitu juga. Apa penyebabnya bisa nggak dikasih tahu kami? Berarti mafia itu ada, dugaan mafia itu ada," kata Andre.
Pengakuan distributor minyak goreng, klik halaman berikutnya.
