Jakarta -
Program Tol Laut telah berjalan sejak tahun 2015 di Indonesia. Presiden Joko Widodo menginisiasi program ini sebagai langkah untuk mengatasi ketersediaan dan keterjangkauan harga barang-barang pokok dan penting di daerah terpencil yang ada di Indonesia.
Menekan disparitas alias perbedaan harga barang di daerah terpencil menjadi tugas utama Tol Laut. Namun, setelah hampir 7 tahun berjalan, Anggota Komisi V DPR justru masih ragu program Tol Laut memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
Sudewo, salah satu anggota komisi mengatakan dirinya belum melihat dampak yang diberikan Tol Laut pada masyarakat. Khususnya, masyarakat di daerah terpencil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ini belum dapat gambaran soal semangatnya (Tol Laut) yang katanya bisa memberikan pelayanan cepat dan murah," kata Sudewo dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Selasa (29/3/2022).
Dia mempertanyakan apakah memang Tol Laut tak memberikan manfaat sesuai yang diinginkan. Atau justru sebenarnya dapat memberikan manfaat namun pengembangannya sangat kurang dan terhambat.
"Saya ingin dapat gambaran dan kajian ini tol laut berikan sesuatu yang menguntungkan atau tidak, atau ini memberikan manfaat yang bagus tapi pengembangannya terhambat?" tanya Sudewo.
Anggota komisi lainnya, Hamka Baco Kady juga menyoroti hal yang sama. Dia meminta bukti dan data lengkap kepada Kementerian Perhubungan soal subsidi yang digelontorkan untuk Tol Laut apakah dapat membuat disparitas harga berkurang di daerah terpencil.
"Saya mau teliti dan berikan justifikasi apakah subsidi ini ada manfaatnya terhadap penurunan kesamaan harga tercapai apa tidak? Keinginan Tol Laut dari Presiden itu ingin lihat harga satu sama dengan daerah daerah lain," ungkap Hamka.
Hamka pun mengusulkan agar program Tol Laut dievaluasi secara mendalam di tingkat Komisi V. Menurutnya, sejauh ini evaluasi program tersebut belum pernah dilakukan.
"Belum ada evaluasi yang kita lakukan. Saya mau ada analisis transparan terhadap pemberian subsidi ini dan efek daripada tujuan tol laut ini tercapai atau tidak," kata Hamka.
Apa jawaban Kemenhub? Buka halaman selanjutnya.
Menjawab keraguan anggota dewan, Plt Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mugen Sartoto menyatakan program Tol Laut sudah memberikan imbas berupa ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah terpencil.
"Kami juga evaluasi operasional, efek sudah dapat dirasakan seperti indikator yang sudah dipaparkan Pelni. Banyak disparitas harga turun di banyak wilayah yang jadi pelabuhan singgah tol laut," ungkap Mugen Sartoto.
Hanya saja, dia mengaku memang program ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Dia tak menampik masih banyak ruang untuk dilakukan evaluasi dan optimalisasi pada program Tol Laut.
"Kami bisa sampaikan memang sejauh ini belum sepenuhnya optimal. Artinya masih ada ruang untuk kami optimalkan pak," tegas Mugen Sartoto.
Mugen menyatakan sejauh ini pun sejumlah pemerintah daerah pun banyak yang meminta agar kuantitas barang yang dibawa Tol Laut diperbanyak. Hal itu menurutnya, menunjukkan program ini telah dirasakan masyarakat dan ingin lebih ditingkatkan.
"Dengan rakor terakhir di Kemendag, itu banyak Pemda meminta lebih ruangan karena permintaan meningkat. Tetap kami sampaikan masih banyak ruang dilakukan peningkatan optimalisasi tol laut ini," papar Mugen Sartoto.
Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Yossianis Marciano mengatakan manfaat langsung tol laut sudah terasa berupa ketersediaan barang dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah terpencil.
Ujungnya, fluktuasi harga dan disparitas harga barang-barang di daerah terpencil bisa berkurang. Akhirnya, harga barang pokok makin murah.
"Manfaat langsungnya, berupa ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting lebih terjamin. Apalagi beberapa rute ini berada di kawasan 3T dan perbatasan," ungkap Yossi dalam rapat yang sama.
"Kami juga mencatat berkurangnya fluktuasi harga jadi logistic cost jadi menurun dibandingkan sebelumnya," lanjutnya.
Dalam data yang dipaparkan Yossi, beberapa harga barang di daerah-daerah 3T makin murah. Misalnya, di Kabupaten Mimika harga tepung terigu turun 35%, dari awalnya Rp 12 ribu per kg menjadi Rp 7.800 per kg.
Kemudian ada juga daging ayam ras di Kabupaten Buru turun sebanyak 45,4% dari awalnya Rp 55 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg. Kemudian di Kabupaten Muna, harga kedelai turun 36%, dari awalnya Rp 15 ribu per kg menjadi Rp 9.600 per kg.
Sementara itu di Kabupaten Morowali, harga semen turun 25%, dari awalnya Rp 80 ribu per sak menjadi Rp 60 ribu per sak. Lalu di Kabupaten Natuna, pakaian jadi yang awalnya seharga Rp 73 ribu satuan menjadi Rp 40 ribu.
Di Kabupaten Halmahera Utara harga garam turun 50%, dari awalnya Rp 5 ribu per kg menjadi Rp 2.500 per kg. Kemudian di Kabupaten Halmahera Timur, harga bawang merah dan daging ayam juga turun.
Harga bawang merah turun dari awalnya Rp 50 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg dan harga daging ayam ras dari awalnya Rp 50 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg.
.webp)
