Suara Gerindra Terbelah Soal Truk 'Obesitas' saat Rapat Komisi V dan Menhub

Suara Gerindra Terbelah Soal Truk 'Obesitas' saat Rapat Komisi V dan Menhub

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 04 Apr 2022 14:02 WIB
Truk obesitas jadi sorotan pemerintah karena sebabkan negara rugi hingga Rp 43 triliun per tahun. Pemerintah pun canangkan zero ODOL atau truk obesitas di 2023.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Suara Partai Gerindra di Komisi V DPR terbagi dua soal penertiban truk 'obesitas'. Anggota Komisi V Sudewo dan Sumail Abdullah yang sama-sama berasal dari fraksi Partai Gerindra berbeda pendapat soal penerbitan truk over dimenssion-over load (ODOL).

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (4/4/2022). Awalnya, dalam sesi pendalaman dan tanya jawab, Sudewo mengeluhkan soal rencana penertiban truk ODOL yang bakal dilakukan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, rencana itu banyak meresahkan para sopir bahkan pengusaha. Pasalnya, bila truk ODOL akan dilarang ongkos logistik akan menjadi lebih besar daripada biasanya. Menurut Sudewo hal ini bisa meningkatkan harga komoditas di tengah masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan penertiban odol akan menambah cost logistik dan meningkatkan harga komoditi dan bebannya akhirnya ke masyarakat pak," tutur Sudewo.

Lebih lanjut, Sudewo menyatakan secara pribadi bahkan fraksi menolak adanya penerapan penertiban truk ODOL yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

ADVERTISEMENT

"Secara pribadi dan fraksi Gerindra kami nggak setuju ini (penertiban ODOL) dilakukan. Perlu kajian mendalam dan wacana revisinya di dalam UU Jalan lebih baik dihentikan dahulu. Perlu dikaji dengan cermat agar tidak ada masalah baru," ungkap Sudewo.

Di dalam sesi yang sama, Sumail yang paling terakhir menyampaikan pendapatan dan pertanyaan menyatakan penertiban truk ODOL betul-betul perlu diperhatikan dan dilakukan Kementerian Perhubungan.

Sumail lebih lanjut bercerita dirinya melihat jalan darat menuju Banyuwangi mengalami banyak kerusakan. Menurutnya hal itu disebabkan oleh adanya truk obesitas yang sering melewati jalan tersebut.

"Saya lakukan perjalanan darat ke Banyuwangi Pak Menteri, selepas tol, itu banyak sekali jalan dengan kondisi memprihatinkan. Menurut saya ini diperparah oleh angkutan yang melebihi kapasitas, baik over load dan over dimensi. Ini perlu perhatian," papar Sumail.

Setidaknya, menurut Sumail, pemerintah lebih banyak menertibkan truk obesitas dengan memaksimalkan fasilitas jembatan timbang.

"Harapan saya agar jembatan timbang yang ada itu difungsikan dengan optimal," ungkap Sumail.

Sayangnya, saat diberi kesempatan bicara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menjawab secara langsung pertanyaan soal truk obesitas ini. Dia memilih untuk memberikan jawaban secara tertulis soal penanganan truk obesitas.

Perbedaan pendapat dalam satu fraksi ini disinggung oleh Ketua Komisi V sekaligus pimpinan rapat Lasarus. Menurutnya, masalah penertiban truk ODOL sejauh ini memang akan dibahas dalam revisi UU tentang Jalan.

Lanjut ke halaman berikutnya

"Dari kiri bilang setop (penertiban truk ODOL), kanan bilang teruskan, ini padahal sama-sama Gerindra ini. Di tengah tengah kita selesaikan nanti saat pembahasan," ungkap Lasarus.

Perlu diketahui, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PUPR sendiri sudah sepakat akan melarang truk ODOL mulai tahun depan. Program ini dinamakan Zero ODOL 2023.

Dalam catatan detikcom, awalnya aturan ini mau diterapkan tahun 2021, namun pemerintah mengundurkan penerapannya jadi tahun 2023.

Akhir-akhir ini sendiri pengusaha mengusulkan agar program Zero ODOL bisa dimundurkan lagi di tahun 2025. Namun, Kementerian Perhubungan sendiri menegaskan Zero ODOL bakal berlaku mulai tahun 2023.

Salah satu alasan kebijakan ini dilakukan adalah kerugian negara yang mencapai Rp 43 triliun per tahun imbas dari truk ODOL. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah menjelaskan kerugian bagi negara terjadi karena truk ODOL memberikan dampak pada kerusakan infrastruktur jalan.

"Dari data Kementerian PUPR secara ekonomi setiap tahun negara dirugikan Rp 43 triliun karena truk ODOL," katanya dalam webinar, Selasa (8/3/2022).



Simak Video "Video Berantas Tuntas Truk ODOL: Cari Solusi Bukan Cuma Sanksi"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads