Utang RI Tembus Rp 7.000 T, Syarief Hasan Minta Pemerintah Lebih Bijak

Zefanya Aprilia - detikFinance
Senin, 04 Apr 2022 18:08 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah untuk menekan penggunaan utang dan melakukan pengelolaan utang Indonesia dengan baik. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk hingga mencapai Rp 7.014 triliun dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan IMF.

Dalam Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang Indonesia telah menembus Rp 7.014 triliun terhitung pada Februari 2022. Dengan jumlah fantastis tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kini naik menjadi 40,17%.

Syarief menuturkan BPK RI juga beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan pengelolaan keuangan negara dewasa ini semakin memprihatinkan.

"Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77% dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06% melampaui rekomendasi IMF," tutur Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan kondisi keuangan negara dan melakukan langkah untuk menekan utang.

"Indikator kerentanan utang Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebutkan bahwa utang Indonesia melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR)," ungkap Syarief.

Syarief Hasan berharap Pemerintah lebih bijak dalam menggunakan utang luar negeri. Selama ini, lanjutnya, negara terus melakukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan angka utang Indonesia.

"Pemerintah harusnya mengurangi agenda yang tidak urgent dan menyerap anggaran besar, seperti pembagunan IKN dan infrastruktur lain yang menyebabkan kenaikan utang hingga mencapai Rp 7.014 triliun," ungkap Syarief.

Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini juga mendorong Pemerintah untuk melihat sektor yang lebih prioritas. Ia menyoroti selama ini, pembangunan infrastruktur yang belum krusial terus masif dilakukan dan menyedot banyak anggaran negara.

"Padahal, Pemerintah harusnya lebih memprioritaskan penumbuhan dan penguatan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri," tutup Syarief.

(akn/hns)