Kenaikan harga komoditas global imbas dari panasnya geopolitik Rusia dan Ukraina bisa berimbas langsung ke kantong masyarakat di Indonesia. Beberapa komoditas pangan dan energi sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Pemerintah pun mencari cara agar daya beli masyarakat bisa dijaga. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo meminta agar program perlindungan sosial tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Arahan Presiden bahwa perlindungan sosial perlu dipertebal kado pemerintah memberikan subsidi langsung," ungkap Airlangga dalam konferensi pers hasil rapat terbatas yang disiarkan di Instagram Sekretaris Kabinet, Selasa (5/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa program yang bergulir adalah pemberian kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima, BLT Dana Desa hingga yang terbaru bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ini Ancaman Baru Buat RI |
BLT minyak goreng sendiri diberikan sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan. Totalnya akan ada 20 juta lebih penerima BLT ini, mulai dari 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
Airlangga mengatakan diharapkan BLT minyak goreng dapat cair dalam waktu dekat. "Diharapkan dalam bulan Ramadan bisa diberikan," ujarnya.
Kemudian, menurut Airlangga, ada usulan untuk memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro dengan nominal Rp 600 ribu per penerima dengan sasaran sebanyak 12 juta.
Selain itu, Airlangga juga mengatakan pemerintah akan meluncurkan program perlindungan sosial terbaru sesuai arahan Jokowi. Program itu adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta.
Mereka akan menerima Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta pekerja di mana total kebutuhan dana mencapai Rp 8,8 triliun.
(hal/zlf)