Benarkah BLT Bisa Bikin Masyarakat Manja?

Benarkah BLT Bisa Bikin Masyarakat Manja?

Tim Detikcom - detikFinance
Kamis, 07 Apr 2022 13:15 WIB
Ilustrasi THR
Foto: shutterstock

Sementara itu, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat BLT hanya dapat diberikan saat ada tekanan ekonomi yang menekan kantung masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mendorong daya beli, tanpa ada tekanan ekonomi BLT harus dihentikan.

Menurutnya, survei membuktikan di saat daya beli masyarakat turun, BLT dapat memberikan perlindungan ke masyarakat. Akhirnya, bisa jadi penggerak perekonomian.

"Di beberapa negara seperti Finlandia dan Jerman melakukan penelitian soal universal basic income, bahwa ketika orang diberikan uang tunai itu akan langsung dibelanjakan dan terasa pada roda perekonomian. Artinya ada konteks BLT itu jadi solusi ketika ada problem daya beli turun," ungkap Bhima kepada detikcom.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Bhima menilai BLT tak bisa berdiri sendiri. Masalah perekonomian yang memicu pemberian BLT harus tetap diselesaikan pemerintah. Misalnya, ada kenaikan barang yang signifikan di tengah masyarakat maka hal itu harus diselesaikan juga.

"Kalau mau efektif BLT nggak bisa berdiri sendirian, akar masalah kenaikan harga juga harus diselesaikan pemerintah," jelas Bhima.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, soal bantuan produktif yang disebut Jokowi di tahun 2013, Bhima menilai pemberian bantuan produktif justru tak akan memberikan penyelesaian bila kondisi ekonomi memang menekan daya beli masyarakat.

Bantuan produktif akan tepat sasaran diberikan ketika kondisi ekonomi sudah mulai normal dan pulih kembali.

"Bila diberikan bantuan produktif saat daya beli turun justru nggak ada penyelesaian. Ketika mulai normal baru diberikan bantuan dan pembiayaan produktif UMKM. Ini untuk tujuan penciptaan kerja lebih luas," papar Bhima.

Kisah Jokowi Tak Setuju BLT

Dalam catatan detikcom, di tahun 2013 pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merencanakan pemberian Balsem alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Bantuan diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM kala itu.

Secara pribadi, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan program Balsem sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013) silam.

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal program bantuan langsung, Jokowi menilai kebijakan itu kurang tepat. Pasalnya, bantuan langsung hanya memberikan pendidikan tidak baik bagi masyarakat. Menurutnya masyarakat bisa jadi manja dengan bantuan pemerintah.

"Seharusnya, tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," tegas Jokowi.



Simak Video "Video: 17,3 Juta Pekerja-565 Ribu Guru Honorer Bakal Dapat BSU Rp 600 Ribu "
[Gambas:Video 20detik]

(upl/upl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads