.webp)
Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Muhammad Edhie Purnawan menghimbau pemerintah Indonesia untuk bisa mewaspadai hal tersebut. Dirinya menyarankan agar koordinasi antara regulator seperti Bank Indonesia dan Pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjaga laju inflasi hingga akhir 2022. Apalagi, ada kekhawatiran kenaikan harga-harga yang terjadi belakangan ini seperti BBM hingga minyak goreng bisa memicu inflasi 2022 lebih tinggi dari perkiraan Pemerintah yang dipatok sebesar 3,0%.
"Inflasi is everyday is everywhere. Persoalan harga-harga yang meningkat, persoalan macam-macam termasuk seperti persoalan pandemi. Inflasi itu sama seperti perampok, mematikan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mempersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal ini," tambahnya.
Apalagi, lanjut Edhie, dari sisi eksternal, perang Rusia-Ukraina telah membuat banyak pihak cemas akan kondisi perekonomian global. Invasi Rusia ke Ukraina juga semakin membuat rumit kondisi inflasi dan kenaikan harga komoditas secara global. Tercatat, Inflasi Eropa naik mencapai 7,5% per Maret 2022, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat di angka 5,9%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inflasi global yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina ini harus bisa diantisipasi oleh setiap negara. Pasalnya, inflasi global yang terjadi saat ini diprediksi masih panjang selama perang kedua negara tersebut masih berlangsung. "Inflasi ini adalah situasi ekonomi yang saya kira akan lama selesainya baik ditingkat global maupun di Indonesia juga. Saya kira semuanya tahu penyebab inflasi pertama demand dan supply, kali ini ditambah dengan perang Rusia-Ukraina," jelasnya.
Ekonom senior Faisal Basri pun menyampaikan, tingkat inflasi yang tinggi akibat lonjakan harga pangan akan membuat angka kemiskinan cenderung meningkat. Bahkan, kata dia, jumlah orang miskin diproyeksikan akan kembali double digit dari posisi saat ini, single digit. "Akan ada legacy (warisan) yang hilang kalau inflasi tinggi jumlah orang miskin akan double digit lagi. Padahal, Pak Jokowi ingin hilangkan angka kemiskinan," tegas Faisal.
Ia menilai, tingkat kemiskinan sangat mungkin untuk meningkat ketika inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20% masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan. Berdasarkan datanya, sebanyak 64% pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk beli makanan. Angka ini berbeda dengan 20% masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan hanya 39,22%. Sejalan dengan itu, harga beberapa komoditas pangan pun tengah naik, seperti minyak goreng yang baik sangat tinggi.
"Itu semua pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial," papar Faisal.
Dari sisi regulator, Bank Indonesia (BI) pun turut berperan dalam menjaga tingkat inflasi, khusunya di daerah. Kepala BI Provinsi Papua, Juli Budi Winantya mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan 4K untuk dapat menjaga tingkat inflasi daerah tetap sesuai target. "Dalam menjaga stabilisasi harga, kita menerapkan 4K. Pertama adalah keterjangkauan harga. Kita lakukan stabilisasi apabila memang diperlukan," tukas Juli.
Agar harga komoditas tetap terjangkau, BI melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melakukan survei pemantauan harga atau melakukan operasi pasar. Tidak jarang, BI juga menggunakan channel digital untuk memastikan harga yang ada tetap stabil.
Kemudian kebijakan kedua adalah ketersediaan pasokan. Dalam hal ini, regulator berkoordinasi dengan masyarakat untuk menanam komoditas utama penyumbang inflasi. Tidak jarang, implementasi digital dan konsep urban farming diterapkan dalam hal ini.
Selanjutnya, kebijakan ketiga adalah menjaga kelancaran distribusi. BI aktif melakukan kerja sama dengan BUMN untuk memastikan distribusi yang aman tetap terjaga. Selain itu, peran BULOG juga dioptimalkan dalam hal penyimpanan dan perdagangan.
(kil/dna)
