.webp)
Mantap! Unilever Bayar THR Karyawan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawainya. THR juga tak boleh telat dibayarkan dan harus dibayar penuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengapreasi langkah perusahaan, seperti Unilever, membayarkan THR di masa awal. Belum lama ini, Kemnaker juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
"Kami apresiasi perusahaan-perusahaan, seperti Unilever, yang komit untuk membayar THR Idul Fitri tahun ini apalagi jika sebelum minggu kedua Ramadhan sudah diselesaikan semua THR nya," ucap Indah dalam keterangannya, ditulis Senin (11/4/2022).
Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing mengenai THR. Tentu saja, ada yang mampu membayarkan lebih cepat. Namun, asal dilakukan sebelum 7 hari raya keagamaan, juga tidak menjadi masalah.
"Kalau PP dan PKB nya perusahaan mencantumkan atau menetapkan bahwa THR dibayarkan awal, dipersilakan. Perusahaan dapat ikut sesuai aturan yang sudah ada saja," ucap Indah.
Nantinya, Kemnaker juga akan mengeluarkan surat edaran sebagai upaya agar perusahaan-perusahaan dapat membayar THR tepat waktu.
"InshaAllah akan ada Surat Edaran dari Ibu Menteri Ketenenagakerjaan tentang THR dan saya sudah berkoordinasi dengan Pengawas Tenaga Kerja untuk segera kami bangun Posko THR, pembinaan teknis di lapangan dan pengawasan sampai H+ seminggu (H+7) Lebaran," ucap Indah.
Ia mengingatkan, Dasar hukum pembayaran THR Keagamaan merujuk pada PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Bila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan Pembekuan kegiatan usaha. "Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap," ujar Indah.
