Honorer bakal Setara 'PNS' Mulai 2023, Guru dan Nakes Prioritas

ADVERTISEMENT

Honorer bakal Setara 'PNS' Mulai 2023, Guru dan Nakes Prioritas

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 11 Apr 2022 20:30 WIB
Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI)  menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Kamis (27/1). Salah satu tuntutannya adalah menolak seleksi PPPK guru tahap 3.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah sedang memaksimalkan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya mulai 2023 direncanakan tidak ada lagi tenaga honorer, hanya ada dua kategori status pegawai yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Alex Denni mengatakan pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer.

"Prioritasnya adalah pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan itu sudah jelas segala yang memungkinkan untuk didorong ke sana kita akan dorong ke sana," kata Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (11/4/2022).

Di sisi lain, pihaknya tak bisa memungkiri bahwa tidak bisa semua tenaga honorer diangkat jadi ASN. Pekerjaan seperti pramusaji, satpam, cleaning service, hingga driver akan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau pekerja outsourcing.

"Dengan mereka dialihdayakan ke perusahaan outsourcing, kami berharap Pemda nanti akan melakukan bargaining (tawar-menawar) kepada perusahaan penyedia jasa untuk mengutamakan kawan-kawan yang sudah jadi tenaga honorer di Kementerian/Lembaga dan daerah selama ini," tuturnya.

Dan dengan alih daya ke outsourcing, kata Alex, pendapatan minimum tenaga honorer akan semakin membaik.

"Otomatis proteksi dari income minimum dicover oleh UMR setempat. Jadi mudah-mudahan justru malah makin baik income mereka karena ada proteksi dari UU Tenaga Kerja," imbuhnya.

Berdasarkan data BKN, saat ini terdapat 410.000 tenaga honorer. Di antara itu tenaga kesehatan berjumlah 4.782 orang, tenaga pendidik 123.502 orang, tenaga penyuluh 2.333 orang dan sisanya tenaga administrasi 279.393 orang.

"Inilah yang kita harus cari kemungkinannya yang administrasi ini bisa nggak dialihkan. Kalau mereka punya kualifikasi untuk pendidik menjadi pendidik, kalau bisa di-upgrade menjadi kesehatan kita masukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi kami sudah komit untuk bersama-sama membantu," tandasnya.

Simak juga Video: Kang Emil: Kalau Hanya Ditempati PNS, IKN Pasti Sangat Sepi

[Gambas:Video 20detik]




(aid/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT