BPK Ungkap Potensi Masalah Belanja Negara, Apa Saja?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 13 Apr 2022 15:50 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto Ilustrasi Anggaran Belanja Negara
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah risiko ketidakpatuhan dalam belanja negara. Hal itu berdasarkan hasil pengelolaan big data analytics.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK Laode Nusriadi menyebut, di antaranya adalah kegiatan menumpuk hanya di beberapa vendor.

"Untuk satu dua vendor itu mendapat pekerjaan APBN yang cukup besar atau APBD yang cukup besar. Ini memang masih indikasi permasalahan bahwa nantinya ada risiko mengenai pelaksanaan atau realisasi pelaksanaan dari pekerjaan ini apabila vendor ini tidak mampu atau kapasitasnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang diterima," paparnya dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022, Rabu (13/4/2022).

Selanjutnya, terkait penumpukan pembayaran di akhir tahun dan kontrak yang belum lunas. Dia mengatakan, hal itu berisiko pada kualitas atau kuantitas yang diinginkan.

"Terdapat atau dalam berapa tahun terakhir ini terdapat penumpukan pembayaran akhir tahun dan juga kontrak-kontrak belum lunas di akhir tahun. Ini menimbulkan risiko isu-isu mengenai kepatuhan, dan juga mengenai kualitas atau kuantitas capaian dari output," tambahnya.

Tak cuma itu, ia menyebut soal peserta lelang yang merupakan perusahaan yang masuk daftar hitam atau blacklist.

"Kalau perusahaan-perusahaan ini menang atau melaksanakan pekerjaan ada kemungkinan, ada kecenderungan akan bermasalah. Ini akan mengganggu proses kualitas, kuantitas output yang dihasilkan," tambahnya.



Simak Video "Jokowi Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi IHPS BPK"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/das)