Wanti-wanti buat Kepala Disnaker Kawal Ketat Pemberian THR

ADVERTISEMENT

Wanti-wanti buat Kepala Disnaker Kawal Ketat Pemberian THR

Tim detikcom - detikFinance
Rabu, 13 Apr 2022 22:38 WIB
Ribuan buruh rokok di Kudus, Jawa Tengah, mulai mendapatkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal. THR itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran nanti.
Ilustrasi buruh terima THRFoto: Dian Utoro Aji
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sosialisasi Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 untuk mengawal pelaksanaan pembayaran THR 2022 dari pengusaha kepada pekerja/buruh melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.

Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Haiyani Rumondang layanan Posko Pengaduan THR berbasis web ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya keluhan, ketidaktahuan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan Tahun 2022 yang dapat dilakukan secara mandiri, individu dan terjamin kerahasian para pengadu.

Dia pun meminta pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengawal pelaksanaan THR.

"Sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 pada 6 April lalu, THR itu menjadi hak pekerja, karena itu dalam pelaksanaannya perlu dikawal dengan baik oleh para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar Haiyani Rumondang secara virtual, kepada para Kadisnaker atau Kabid Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, dikutip dari keterangan tertulis Kemnaker pada Rabu (13/4/2022).

Haiyani menjelaskan secara teknis THR Keagamaan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja tahun 2022 ini berbeda dibandingkan dengan pemberian THR tahun 2020 dan 2021. Kebijakan pemberian THR 2022 dikembalikan pada pemberian THR pada tahun-tahun sebelumnya.

"Tentu ada dinamika nanti ya. Selain tugas bapak/ibu untuk mengawal pemberian THR, dinamikanya nanti yakni merespon melalui Posko, melaksanakan pengaduan dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut," terangnya.

Selain itu dalam mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan ini, Kemnaker tak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen, kordinasi yang baik dan efektif antara Pusat dan daerah agar segala permasalahan terkait pembayaran THR ini dapat diselesaikan dengan baik.

"Posko-posko THR yang telah ada di daerah inilah nantinya yang akan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran THR," tutur Haiyani.

(hns/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT