Bayang-Bayang Pajak di Tengah Pusaran Investasi Kripto

Edward F. Kusuma - detikFinance
Jumat, 15 Apr 2022 13:18 WIB
Jakarta -

Pemerintah telah membuat aturan penetapan pajak kripto. Mulai 1 Mei 2022, transaksi jual beli kripto dikenakan pajak berdasar PMK No 68/PMK.03/2022 soal perhitungan pajak uang digital.

"Ini komoditi sebagaimana diatur Permendag, maka ini sah barang kena pajak. Ketika barang kena pajak, maka menjadi sah masuk ke dalam UU PPN berarti atas penyerahan barang ini, sebagaimana diatur dalam UU PPN kita, itu menjadi terutang PPN," ujar Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Bonarsius Sipayung dalam acara d'Mentor detikcom, Kamis (14/4/2022).

Bonarsius katakan penetapan pajak bukan maksud mengambil untung dalam celah sempit, tetapi demi berkelanjutan dari industri kripto. Selain itu pengumpulan pajak merupakan aksi gotong royong dalam pembangunan infrastruktur.

"Semua berbasis regulasi dan UU tetapi dalam konteks pengaturan kita selalu pertimbangkan industri, pertimbangkan proses administrasi dan juga paling penting ke gotong royong itu," imbuhnya.

Bonarius mengungkapkan, modernisasi dan digitalisasi mendorong banyak peraturan pajak melakukan penyesuaian. Sedangkan jika menggunakan aturan yang lama sulit dilakukan.

"Kalau kita gunakan aturan yang berlaku saat ini, artinya aturan lama Kripto mulai dikenali 2013 cuma pada saat 2013 masih sedikit dan berkembang paling banyak 2016, pada saat 2016 kalau kita gunakan skema PPN gunakan UU Nomor 42 dengan berbasis UU Nomor 42 untuk pengaturan aset kripto agak susah untuk diimplementasi kira-kira seperti itu," paparnya.

Sementara CEO Indodax Oscar Darmawan memberikan apresiasi adanya aturan pajak untuk kripto. ia menerjemahkan, pajak merupakan pengakuan pemerintah terhadap perdagangan kripto.

"Secara general, responnya sangat positif, karena artinya kan pemerintah benar-benar melegalkan kripto sepenuhnya. Karena dari perpajakan pun mulai mengatur (kripto) khususnya pada perdagangannya. Jadi ini semacam bentuk legalisasi tambahan, kripto ini aset yang benar benar diakui pemerintah," kata Oscar.

Meski begitu Oscar katakan ada juga respon negatif dengan pengenaan pajak. Tak sedikit yang merasa pungutan pajak yang diambil terlalu besar.

"Besaran transaksi fee cukup besar kelihatan kecil tapi besar karena pola transaksi, kalau kita bicara skema yang beredar sekarang PPH kena 0,1 % PPN 0,11% total berati 0,21 %, itu artinya untuk industri dalam negeri saat ini gunakan fee 0,2 sampai 0,3 persen per transaksi akan kena menjadi 0,5 persen per transaksi, artinya fee kena dua kali lipat di mana setengah dari fee di bayar ke pajak jadi kalau ditanyaa, ada negatif karena yang biasa transaksi bisa scalping trading profit berkali kali setiap naik setengah persen mereka bisa jual dapat profit sekarang mereka harus nunggu naiknya satu persen baru dijual, lebih tepatnya nunggu harga naik dulu baru bisa dijual supaya bisa profit," ungkap Oscar.

(edo/vys)