.webp)
Hal yang menjadi tantangan, bagaimana menjamin laut tetap sehat agar peran strategis itu bisa dijalankan lebih optimal untuk kemasalahatan makhluk hidup di bumi sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.
Kita sadari bahwa kondisi lautan sedang tidak baik-baik saja. Pencemaran akibat limbah rumah tangga maupun industri, masifnya pembangunan yang tidak sesuai ketentuan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, penangkapan ikan berlebihan, hingga penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan menjadi deretan penyebab menurunnya kesehatan laut Indonesia.
Meski menjadi korban, laut merupakan harapan kehidupan. Laut dengan keanekaragaman biota di dalamnya mampu menyerap karbon dioksida penyebab utama pemanasan global. Termasuk di dalamnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.
Dengan demikian, semakin luas laut semakin besar perannya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan catatan, laut tersebut sehat. Sebab kemampuan menyerap karbon tidak hanya bergantung pada luasan, tapi juga kesehatan laut itu sendiri.
Laut juga memiliki peranan krusial sebagai sumber pangan, tempat mencari nafkah bagi masyarakat pesisir, tempat berwisata, hingga menjadi jalur transportasi.
Besarnya harapan pada laut, mengharuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berusaha melahirkan terobosan-terobosan dalam menjamin laut tetap sehat. Kesehatan ekosistem laut pun menjadi tujuan utama KKP dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah "pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut". Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Lanjut ke halaman berikutnya
Tiga Strategi
KKP memiliki tiga strategi ekonomi biru untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Pertama, memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal.
Luasan kawasan konservasi saat ini melebihi 28 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia. Di dalamnya terdapat dari 1,1 juta hektare terumbu karang, 88 ribu hektare mangrove, dan 50 ribu hektare lamun.
Penetapan zona restriktif penting untuk menjamin populasi mangrove, padang lamun, maupun terumbu karang benar-benar terjaga secara optimal. Kondisi Taman Nasional Bunaken menjadi pelajaran bersama bahwa masifnya aktivitas manusia telah merusak taman laut terbaik di dunia tersebut.
Kawasan lamun, mangrove, dan terumbu karang yang juga dikenal sebagai ekosistem karbon biru ini sekaligus habitat bagi ikan maupun invertebrata untuk berkembang biak dan mencari makan. Sehingga menjaga kelestariannya secara ketat bukan hanya untuk mitigasi perubahan iklim, tapi juga menjamin keberlanjutan populasi perikanan di Indonesia.
Di sisi lain, kredit karbon yang dihasilkan ekosistem karbon biru saat ini dapat diperdagangkan. Hasilnya tentu bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dalam bentuk bantuan sosial.
Selain perluasan kawasan konservasi, strategi kesehatan laut kedua adalah penerapan kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI. Pandangan sejumlah pihak mengenai implementasi kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota menurut saya harus diluruskan.
Penerapan kebijakan penangkapan terukur untuk menjamin ketersediaan stok ikan dalam jangka waktu panjang. Bayangkan bila jumlah tangkapan tidak dibatasi, populasi perikanan sangat mungkin tergerus bahkan habis, mengingat jumlah kapal semakin banyak dan teknologi alat tangkap terus berkembang.
Aturan pembatasan tidak hanya pada jumlah ikan yang ditangkap sesuai kuota, tapi juga alat tangkapnya harus ramah lingkungan. Kami siapkan teknologi maupun patroli langsung di lapangan untuk mengawasi.
Lanjut ke halaman berikutnya
Di samping itu, kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi perikanan yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Sebab ikan hasil tangkapan tidak boleh didaratkan selain di pelabuhan perikanan yang ada di sekitar zona penangkapan.
Dengan demikian pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru dan akan lahir pula aktivitas ekonomi turunannya. Seperti pabrik es, unit pengolahan ikan, pasar ikan, rumah makan/restoran, docking kapal, serta usaha-usaha lain yang semuanya membutuhkan tenaga kerja.
Hal lain yang ikut menjadi perbincangan adalah tentang pembagian kuota penangkapan. Saya pastikan dari 5,1 juta ton per tahun kuota yang ditawarkan di empat zona penangkapan, utamanya adalah untuk kelompok nelayan lokal dan tanpa pungutan PNBP.
Kebijakan akan menempatkan nelayan lokal sejajar dengan investor atau pelaku usaha, sebab mereka memiliki hak kuota yang sama. Jadi kebijakan ini sangat pro kepada nelayan lokal yang tentunya adalah nelayan-nelayan kecil bukan pelaku usaha perikanan.
Penerapan kebijakan penangkapan terukur juga akan berdampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Potensi PNBP dari penerapan kebijakan penangkapan terukur di empat zona mencapai Rp18 triliun per tahun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun wilayah pesisir, di antaranya penguatan fasilitas pelabuhan perikanan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong peningkatan produktivitas, pemberian bantuan alat tangkap serta, kapal bagi para nelayan kecil.
Selanjutnya strategi kesehatan laut ketiga adalah pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Hal ini sebagai upaya pembangunan tidak dilakukan secara masif atas nama ekonomi yang akhirnya dapat merusak ekosistem perairan.
Melalui penerapan tiga strategi tadi, KKP ingin menjaga kesehatan laut Indonesia dari segala lini. Mulai dari pesisir, ruang laut, area konservasi, sampai pulau terluarnya.
Tiga strategi ekonomi biru tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan maupun program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami berharap dukungan semua pihak karena menjaga kesehatan laut yang begitu luas membutuhkan sinergi yang solid. Mari bersama kita jaga laut tetap sehat demi kelangsungan kehidupan serta kegiatan ekonomi yang bisa terus dinikmati.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Sakti Wahyu Trenggono
(ang/ang)
