.webp)
1. Menolak omnibus law.
2. Turunkan harga kebutuhan pokok, meliputi minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain, termasuk menolak kenaikan harga BBM Pertalite dan harga gas LPG 3 kg.
3. Sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta tolak Revisi Undang-undang PPP, dan tolak Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4. Tolak upah murah.
5. Hapus outsourcing karena outsourcing seumur hidup tidak ada pembatasan jenis pekerjaannya, tidak ada pembatasan waktunya, serta dinilai membuat modern slavery atau perbudakan modern buruh Indonesia.
6. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata, meliputi lima jaminan sosial yang baru, yaitu (1) jaminan makanan untuk menghindari orang kelaparan, (2) jaminan pendidikan, yaitu wajib belajar menjadi 15 tahun atau minimal D3 harus digratiskan, (3) jaminan perumahan, yaitu harga rumah setengah dari harga sekarang, (4) jaminan air bersih di seluruh Indonesia, (5) jaminan pengangguran atau unemployment insurance, bukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
7. Tolak kenaikan PPN 11% karena dinilai membebani masyarakat yang daya belinya turun.
8. Sahkan Rancangan Peraturan Pemerintahan tentang Perlindungan Anak Buah Kapal karena banyak anak buah kapal yang mengalami perlakuan tidak baik.
9. Tolak pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Tidak boleh ada orang kelaparan.
11. Pastikan Pemilu pada 14 Februari 2024, tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden atau Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terhadap periodisasi jabatan presiden menjadi 3 periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga video 'Massa Buruh Desak DPR-BPK-KPK Turun Tangan Usut Dana JHT':
(toy/zlf)
