2.114 Laporan Masuk ke Kemnaker, Ada Perusahaan yang Nggak Bayar THR?

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 21 Apr 2022 13:56 WIB
Infografis aturan lengkap THR 2022
Foto: Infografis detikcom/Denny
Jakarta -

Sebanyak 2.114 laporan terkait pemberian tunjangan hari raya diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama periode 8 sampai 20 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan online.

Laporan tersebut ditampung oleh Posko THR Keagamaan Tahun 2022 Kemnaker. Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja dan pengusaha sejak 8 April hingga 8 Mei 2022, selama jam kerja pada pukul 08.00-15.00 WIB dan secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menyatakan terdapat sejumlah topik pelaporan yang masuk ke Posko THR 2022. Topik-topik tersebut di antaranya perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan, dan THR tidak dibayar.

"Jadi hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," katanya melalui siaran pers, Kamis (21/4/2022).

Chairul memastikan pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti hasil konsultasi dan pengaduan masyarakat.

Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id. Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan.

"Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan daerah," ujar Chairul.

Dijelaskannya, keberadaan Posko Pengaduan THR merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.

"Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR," tambahnya.

(toy/dna)